Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Besok PPKM Darurat Diberlakukan, DPR: Pemerintah Harus Tegas

Pemerintah diharap melakukan semua langkah konkret yang dimungkinkan untuk melindungi rakyat dari ancaman pandemi Covid-19.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 02 Juli 2021  |  09:07 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali mulai 3-20 Juli 2021. - Youtube/Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali mulai 3-20 Juli 2021. - Youtube/Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA - Ketegasan dinilai hal penting dalam penerapan PPKM Darurat yang mulai berlaku besok (3/7/2021).

Pemerintah pun diminta tegas dan konkret dalam menjalankan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus berharap pemerintah melakukan semua langkah konkret yang dimungkinkan untuk melindungi rakyat dari ancaman pandemi Covid-19.

"Itu perlu dilakukan karena saat ini dampak pandemi Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena grafik tertular dan angka kematian terus meningkat signifikan," kata Deddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/7/2021).

Bahkan, menurut dia, hampir semua fasilitas kesehatan telah mencapai kondisi full occupancy, obat-obat penting dan penunjang kehidupan seperti oksigen sudah sulit ditemukan di pasaran.

Karena itu dia meminta pemerintah jangan sampai ragu melakukan langkah apa pun yang harus dan mungkin dilakukan.

"Bisa dikatakan saat ini Indonesia menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19 yang cukup berbahaya. Apalagi dengan munculnya varian-varian baru yang lebih berbahaya sebab penularannya sangat cepat, dampaknya yang fatal dan mulai menyerang kelompok usia muda," ujarnya.

Deddy meminta pemerintah bertindak konkret dengan secara ketat membatasi pergerakan dan isolasi daerah yang terjadi penularan.

Dia menilai istilah kebijakan yang diambil pemerintah tidak terlalu penting diperdebatkan. Menurut dia yang penting adalah aktivitas publik yang rentan termasuk mobilitas harus dikendalikan selama jangka waktu tertentu.

"Demikian pula isolasi cepat terhadap wilayah yang tinggi penularannya harus dilakukan secara berjenjang, mulai desa atau kelurahan hingga kecamatan dan kabupaten atau kota," katanya.

Dia melanjutkan, pembatasan itu harus diikuti dengan pemeriksaan rapid test antigen secara cepat dengan biaya pemerintah dan bersifat mandatory di wilayah atau komunitas yang dianggap perlu.

Selain itu dia mendorong pemerintah membagikan suplemen dan obat-obatan kepada warga yang membutuhkan untuk membantu meningkatkan kekebalan warga yang sehat.

"Investasi dengan memberikan masker, suplemen seperti imboost, vitamin bersifat antioksidan seperti vitamin C, D dan E serta obat yang diharapkan dapat menjadi 'benteng pertahanan' tubuh rakyat seperti Ivermictin, Avimac atau bahkan Avigan, sesuai saran dari otoritas kesehatan," katanya.

Anggota DPR asal Kalimantan Utara tersebut menjelaskan jika masyarakat kuat menghadapi serangan virus dalam arti kondisinya tidak buruk hingga harus dirawat, maka biayanya jauh lebih rendah, dan ini juga meringankan beban serta risiko tenaga kesehatan.

Deddy meminta edukasi terhadap warga juga diberikan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak terburu-buru minta dirawat ketika dinyatakan positif Covid-19.

Menurut dia, warga harus dibekali pengetahuan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terpapar, pada tingkat mana mereka harus mendapatkan perawatan intensif.

"Dengan demikian fasilitas pelayanan kesehatan tidak mengalami tekanan akibat meningkatnya jumlah penderita," katanya.

Dia menilai suatu sistem pemantauan warga yang tertular harus segera dibuat demi kepastian pelayanan petugas kesehatan saat warga harus isolasi mandiri.

Deddy menekankan bahwa jenjang, sistem dan petugas yang telah terbentuk melalui mekanisme BPJS juga bisa digunakan untuk pemantauan kondisi warga yang tertular.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemerintah Covid-19 PPKM Darurat

Sumber : Antara

Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top