Bisnis.com, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menyebut Presiden Joko Widodo sebagai the king of lip service. Pengamat meminta agar Istana Negara tidak perlu terburu-buru merespons kritik tersebut.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Institute Karyono Wibowo menilai Istana tidak perlu menanggapi kritik dari mahasiswa. Pasalnya kritikan biasa terjadi di negara demokrasi.
“Istana tidak perlu merespons, itu biasa-biasa saja justru biarkan ini menjadi dinamika di tengah masyarakat ada kritik otokritik di tengah masyarakat,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Minggu (27/6/2021).
Menurutnya, kritik yang dilayangkan BEM UI melalui Twitter tersebut tentu akan mengundang tanggapan pro-kontra. Pemerintah cukup memperbaiki kebijakan yang dianggap kurang prorakyat.
Selain itu dia berharap BEM UI lebih konstruktif dalam menyampaikan kritik. Kata dia, organisasi kemahasiswaan itu perlu menyertakan evaluasi kebijakan pemerintah disertai dengan tawaran solusi. Hal ini diperlukan agar pemerintah dapat memperbaiki diri melalui pelbagai masukan.
“Kritik itu harus disertai dengan semacam evaluasi kebijakan, evaluasi program, regulasi, kemudian disampaikan solusi yang terbaik untuk memperbaiki,” tuturnya.
Terpisah, Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra menyebut pernyataan tersebut sebagai bentuk kritikan kepada pemerintah.
“Itu bentuk kritis kami, jadi itu dibuat oleh Brigade [organ taktis] di bawah BEM UI. Itu bentuk kritik bahwa banyak selama ini pernyataan Presiden yang kemudian tidak sesuai dengan realita atau pelaksanaannya,” katanya kepada Bisnis.com, Minggu (27/6/2021).
Dia mencontohkan soal revisi UU ITE. Presiden kata dia sebelumnya sempat mengeluarkan wacana terkait beleid itu. Belakangan pemerintah hanya mengeluarkan pedoman undang-undang ditambah pasal baru.
Selain itu terkait demonstrasi, Jokowi sempat menyatakan kerinduannya untuk didemo saat awal-awal memimpin Indonesia. Akan tetapi, tindakan kekerasan malah dialami mahasiswa saat berunjuk rasa.
“Pada 1 Mei mahasiswa UI hampir 30 orang ditangkap, dipukuli, diseret oleh Polisi. 3 Mei juga salah satu mahasiswa UI menjadi tersangka ketika jalan pulang dari aksi,” katanya.
Leon juga menyinggung soal tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Meski Presiden telah meminta agar TWK tidak merugikan para pegawai, KPK tetap menonaktifkan 75 orang pegawai komisi antirasuah tersebut.
“Ini kami menyampaikan kritik bahwa seharusnya Presiden Jokowi tegas dengan pernyataanya jangan hanya kemudian menyampaikan pendapat tapi realitanya tidak sesuai,” tuturnya.
Melalui akun @BEMUI_Official, organisasi kampus itu secara blakblakan menyebut Jokowi sebagai the king of lip service. Presiden tulis akun itu dinilai kerap kali mengobral janji akan tetapi sering tidak selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan.
“Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK dan rentetan janji lainnya,” tulis akun tersebut, Sabtu (26/6/2021).
BEM UI juga mengunggah sejumlah brosur berisi tangkapan layar berbagai kutipan ucapan Presiden. Salah satunya perihal perkataan Jokowi bagi masyarakat yang tidak puas Omnibus Law agar membawanya ke Mahkamah Konstitusi.
Di sisi lain, tangkapan berita lainnya merekam perkataan Menko Perekonomian yang meminta agar majelis hakim MK mengeluarkan putusan untuk menerima keterangan Presiden secara keseluruhan, hingga menolak permohonan pengujian formil UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Adapula pernyataan Jokowi yang berencana memperkuat KPK dengan menambah jumlah penyidik. Di sisi lain, komisi antirasuah baru-baru ini menonaktifkan 75 pegawai lantaran dinilai tak lolos tes wawasan kebangsaan.
