Bisnis.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menyarankan kepada pemerintah agar penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas ditunda.
Menurutnya, rencana pemerintah membuka opsi PTM pada Juli nanti adalah keputusan tergesa-gesa, berisiko, dan berbahaya.
“Keputusan itu mengingkari fakta bahwa saat ini kita sebenarnya masih belum bisa mengendalikan pandemi. Bahkan minggu pertama hingga ketiga Juni ini kecenderungan angka kasus Covid-19 terus meningkat,” kata Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon, Senin (14/6/2021).
Lebih lanjut, basis keputusan penyelenggaraan PTM yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri pada 31 Maret 2021 SKB diterbitkan sebelum terjadi mudik Lebaran 1442 Hijiriah, lonjakan kasus di India, dan gelombang kedua di berbagai negara, termasuk lonjakan kasus di Indonesia dalam satu bulan terakhir.
Kemudian, alasan selanjutnya adalah hingga saat ini baru 35 persen tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah divaksinasi.
“Bahkan, 100 persen anak-anak kita bisa dipastikan belum satupun yang menerima vaksin Covid-19,” cuitnya kemudian.
Selanjutnya, PTM juga dinilai kontradiktif dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus berlanjut.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini juga meningatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa uji coba PTM pada April lalu mengakibatkan klaster baru di beberapa sekolah.
“Jika pada fase uji coba saja hasilnya justru memunculkan klaster baru, apalagi jika pada Juli nanti diberlakukan secara massif. Saya khawatir jumlahnya jadi tak terkendali,” ungkapnya.
Dia pun mengusulkan agar Pemerintah melakukan terobosan kebijakan vaksinasi dengan melakukan vaksinasi berbasis sekolah ketimbang melanjutkan rencana penyelenggaraan PTM.
Menurutnya, Kemendikbudristek seharusnya memiliki data kesiswaan yang lengkap sehingga meminimalisir terjadinya kendala di lapangan.
"Lakukanlah vaksinasi di sekolah-sekolah, kepada guru dan siswa. Nah, sekolah-sekolah yang 100 persen guru dan siswanya telah selesai divaksinasi, baru diperbolehkan melakukan PTM," ujarnya.
