Bisnis.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengkritisi kebijakan pemerintah yang akhirnya membuat sejumlah BUMN terus merugi dan terbebani utang yang sangat besar.
Dia menilai baik pandemi Covid-19 ataupun tidak, banyak BUMN yang semakin terpuruk karena terlilit utang akibat terlalu banyak penugasan pemerintah tanpa melihat kondisi riil BUMN tersebut.
“Terlalu banyaknya penugasan Pemerintah, terutama BUMN Karya, yang melebihi kemampuan keuangan perusahaan; warisan inefisiensi organisasi; ditambah dengan penunjukan direksi dan komisaris BUMN yang dilakukan secara tak profesional, karena tidak didasarkan pada faktor kompetensi; telah membuat BUMN berada di tubir jurang kebangkrutan,” cuitnya melalui akun Twitter @fadlizon, Kamis (10/6/2021).
Fadli memaparkan kondisi keuangan dua BUMN yang kini terlilit utang besar diantaranya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yaitu sekitar Rp70 triliun dan PT PLN (Persero) dengan utang mencapai Rp500 triliun.
BUMN KITA TERSUNGKUR AKIBAT BEBAN PENUGASAN DAN JOROKNYA TATA KELOLA. (A Thread)
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) June 10, 2021
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini juga menila tata kelola utang Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf lebih buruk jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.
“Di masa pemerintahan SBY, hingga akhir jabatannya utang pemerintah tercatat sebesar Rp2.700 triliun dan utang BUMN sebesar Rp500 triliun,” ungkapnya.
Baca Juga
Bahkan, harus diakui, sambung Fadli, pemerintahan SBY berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 56,6 persen pada 2004, menjadi 23 persen pada 2014.
Sementara itu, di pemerintahan saat ini hanya dalam tempo lima tahun, utang pemerintah membengkak menjadi Rp6.336 triliun, sedangkan utang BUMN meningkat jadi Rp1.140 triliun atau jika digabungkan mendekati Rp8.000 triliun.
“Jadi, dengan atau tanpa pandemi, kita sudah tak lagi berjalan di rel yg benar. Pandemi hanya sedikit menambah buruk, pada situasi yg sudah sangat buruk. Sejak sebelum pandemi, misalnya, banyak BUMN telah mengalami gagal bayar, sehingga harus mendapatkan suntikan dana dari negara,” ungkap Fadli.
Sebagai solusi, Eks Wakil Ketua DPR RI ini mengutip masukan dari beberapa ekonom diantaranya melikuidasi BUMN yang tidak mampu melunasi utang, menambah suntikan modal, melakukan restrukturisasi utang, dan melakukan privatisasi.
“Karena BUMN pada umumnya mengelola sektor strategis, opsi likuidasi dan privatisasi seharusnya tidak jadi pilihan. Prioritas Kementerian BUMN dan Direksi BUMN seharusnya adalah melakukan restrukturisasi utang. Di situlah kita butuh manajemen BUMN yang profesional,” cuitnya kemudian.
Selain itu, dia menyarankan agar para politisi, relawan, serta orang-orang titipan di BUMN segera diganti dengan profesional yang mumpuni dalam bidang kerja BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
