Bisnis.com, JAKARTA - Israel dan Uni Emirat Arab menandatangani perjanjian pajak pada Senin (31/5/2021), kata Kementerian Keuangan Israel, menggambarkan langkah tersebut sebagai pendorong bagi pengembangan bisnis antarnegara setelah mereka menormalkan hubungan pada tahun lalu.
Kementerian Keuangan UEA mengatakan pada Oktober bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan awal dengan Israel untuk menghindari pajak berganda.
Konvensi pajak, yang pernah diratifikasi oleh para menteri dan parlemen tahun ini, akan menjadi konvensi ke-59 Israel dan mulai berlaku pada 1 Januari 2022.
Ini adalah perjanjian pajak pertama yang dicapai setelah normalisasi hubungan Israel dengan UEA dan Bahrain tahun lalu. Secara paralel, Israel telah bergerak untuk meningkatkan hubungan dengan Maroko dan Sudan.
Perjanjian tersebut terutama didasarkan pada model OECD, Menteri Keuangan Israel Israel Katz mengatakan dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa itu "memberikan kepastian dan kondisi yang menguntungkan untuk kegiatan bisnis dan akan memperkuat hubungan ekonomi" dengan UEA.
Berdasarkan perjanjian tersebut, pemotongan pajak, dividen, dan royalti dibatasi.
Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi mengatakan perjanjian itu akan memungkinkan peningkatan investasi dan perdagangan yang signifikan yang akan membantu ekonomi kedua negara.
Sejak kesepakatan normalisasi ditandatangani September tahun lalu, bank-bank Israel dan Emirat serta perusahaan lain telah menandatangani kesepakatan kerja sama, sambil juga membangun penerbangan langsung.
