Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ada Korban Jiwa, Pemerintah akan Ubah Aspek Legal Perpres Vaksin

Perubahan kedua Peraturan Presiden (Perpres) No. 99/2020 tidak akan mengatur terkait masalah teknis vaksinasi, melainkan aspek legal.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 17 Mei 2021  |  20:59 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan secara langsung proses vaksinasi Covid/19 kepada ratusan seniman dan budayawan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta pada Senin, 19 April 2021 / Youtube Setpres
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan secara langsung proses vaksinasi Covid/19 kepada ratusan seniman dan budayawan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta pada Senin, 19 April 2021 / Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah membahas perubahan kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) No. 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa isi perubahan ada pada aspek legal. Tujuannya agar lebih jelas persoalan vaksinasi.

“Kaitannya terkait indemmity [ganti rugi] atau masalah tanggung jawab pemerintah dan ada kejadian kejadian ikutan pascaimunisasi atau KIPI,” katanya saat bincang-bincang dengan wartawan melalui virtual, Senin (17/5/2021).

Susi menjelaskan bahwa perubahan kedua tidak akan mengatur terkait masalah teknis vaksinasi. Formulasi aspek legal ini masih dalam pembahasan.

“Supaya jaminan suplai dari produsen vaksin yang banyak, lancar semua dan ada kejelasan dari aspek legalnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghentikan sementara penggunaan dan distribusi vaksin AstraZeneca Batch (kumpulan produksi) CTMAV547.

Penghentian ini merupakan imbas dari KIPI yang mengakibatkan kasus kematian salah satu warga DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Kementerian Kesehatan dan BPOM akan melakukan pengujian toksisitas dan sterilitas. BPOM juga melakukan hal tersebut sebagai upaya kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini.

“Tidak semua batch vaksin AstraZeneca dihentikan distribusi dan penggunaannya. Hanya Batch CTMAV547 yang dihentikan sementara sambil menunggu hasil investigasi dan pengujian dari BPOM yang kemungkinan memerlukan waktu satu hingga dua minggu,” ujar Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi dalam keterangan resmi, Minggu (16/5/2021).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Vaksin vaksinasi
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top