Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pegawai Tak Lulus TWK Dinonaktifkan, Novel Baswedan: Langkah Mematikan KPK

TWK, kata Novel, akan relevan jika digunakan untuk menyeleksi calon pegawai dari sumber lulusan baru. Namun, dia juga tidak membenarkan apabila pertanyaan dalam tes tersebut menyerang privasi, kehormatan, atau kebebasan beragama.
Dionisio Damara
Dionisio Damara - Bisnis.com 16 Mei 2021  |  09:40 WIB
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan melambaikan tangan saat menghadiri acara penyambutan dirinya kembali aktif bekerja di pelataran gedung KPK, Jakarta, Jumat (27 - 7).
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan melambaikan tangan saat menghadiri acara penyambutan dirinya kembali aktif bekerja di pelataran gedung KPK, Jakarta, Jumat (27 - 7).

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menilai tes wawasan kebangsaan (TWK) muncul sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang kritis di badan antirasuah tersebut.

"TWK alat untuk singkirkan 75 pegawai KPK yang kritis dan berintegritas. Ini upaya terakhir untuk mematikan KPK," cuit Novel dalam akun pribadinya, @nazaqistsha, Minggu (16/5/2021).

Menurut Novel, alasan utama 75 pegawai yang tak lolos TWK melakukan protes karena setiap upaya untuk mematikan KPK harus dilawan. Selain itu, dia juga menyebut upaya mematikan KPK justru datang dari pimpinan lembaga itu sendiri.

"Alasan utama 75 pegawai protes karena setiap upaya untuk mematikan KPK harus dilawan dan memberantas korupsi adalah harapan masyarakat. Ironi, karena ini dilakukan oleh pimpinan KPK," tulisnya.

Novel, dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu, mengatakan pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dengan nasionalisme atau nilai kebangsaan pegawai KPK. Oleh karena itu, penggunaan TWK sebagai alat menyeleksi pegawai KPK merupakan tindakan yang keliru.

Dia menilai pegawai-pegawai KPK telah menunjukkan kesungguhan dalam bekerja, menangani kasus-kasus korupsi besar yang menggerogoti negara, baik keuangan negara, kekayaan negara, dan hak masyarakat.

TWK, kata Novel, akan relevan jika digunakan untuk menyeleksi calon pegawai dari sumber lulusan baru. Namun, dia juga tidak membenarkan apabila pertanyaan dalam tes tersebut menyerang privasi, kehormatan, atau kebebasan beragama.

"Yang terjadi justru sebaliknya yaitu merugikan kepentingan bangsa dan negara, dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia karena dimanfaatkan untuk menyingkirkan pegawai-pegawai terbaik KPK yang bekerja dengan menjaga integritas," pungkasnya.

KPK sendiri telah membagikan SK kepada 75 pegawai KPK tak lolos pada 11 Mei 2021. Di dalam potongan surat yang beredar itu disebutkan bahwa terdapat empat ketetapan yang diambil oleh pimpinan terhadap para pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Salah satunya adalah menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada lembaga (dinonaktifkan).

Salah satu pegawai KPK, Tata Khoiriyah melalui akun pribadinya mengungkapkan kebingungannya di media twitter. Tata termasuk pegawai yang tidak lulus.

"Tidak ada kejelasan sampai kapan saya menunggu keputusan lebih lanjut. Bahkan saya bertanya pada atasan, setelah ini apakah saya harus masuk kantor, atau saya tidak boleh ke kantor? Jawabannya, tidak tahu Ta, yang jelas saya enggak bisa ngasih tanggung jawab lagi ke kamu," cuit Tata melalui akun Twitter pribadinya, @tatakhoiriyah, pada 14 Mei 2021. 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi KPK
Editor : Anggara Pernando

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top