Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Korea Selatan memprotes keras klaim kepemilikan Jepang atas Pulau Dokdo dalam buku biru diplomasi Jepang tahun ini.
Dilansir dari KBS World, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan dalam sebuah tanggapan resmi pada hari Selasa (27/04/2021) bahwa pemerintah Korea Selatan memprotes keras Jepang yang berulang kali mengklaim kepemilikan atas Pulau Dokdo yang merupakan wilayah Korea Selatan dari sisi sejarah, geografis, dan hukum internasional.
Pemerintah Korea Selatan mendesak Jepang untuk menarik klaim tersebut dan menyatakan akan mengambil langkah lanjutan atas provokasi apapun dari Jepang mengenai Pulau Dokdo.
Sehubungan dengan isi buku biru Jepang yang mengatakan bahwa kompensasi terhadap korban wanita perbudakan syahwat dan kerja paksa oleh militer Jepang harus ditanggung oleh pemerintah Korea Selatan, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pemerintah Jepang harus menunjukkan aksi dan introspeksi diri yang sesuai dengan permintaan maaf dan rasa tanggung jawab yang sebelumnya dinyatakan dalam Pernyataan Kono pada 1993 dan kesepakatan wanita perbudakan syahwat antara Korea Selatan dan Jepang pada 2015.
Pada Selasa (27/04/2021), Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga telah memanggil sekretaris senior Kedutaan Besar Jepang untuk Korea Selatan untuk memprotes dan meminta penarikan klaim Jepang tersebut.
Jepang telah memperbarui klaim teritorial atas Pulau Dokdo di Laut Timur dalam sebuah dokumen diplomatik.
Baca Juga
Pulau Dokdo atau yang disebut oleh Jepang sebagai Pulau Senkaku adalah sebuah pulau yang menjadi sengketa teritorial antara Korea Selatan dan Jepang.
Ini merupakan dokumen diplomatik pertama yang dirilis sejak pemerintahan Perdana Menteri Suga diluncurkan pada bulan September tahun lalu.
Dalam sebuah rapat kabinet, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi memberikan pengarahan tertulis berupa sebuah laporan tahunan mengenai kebijakan luar negeri Jepang dan aktivitas-aktivitasnya.
Di dalam dokumen tersebut, yang dikenal dengan Buku Biru Diplomasi, Jepang kembali menyatakan posisinya bahwa Korea Selatan harus menyelesaikan isu-isu kompensasi bagi para korban perbudakan syahwat dan pekerja paksa di masa Perang Jepang.
