Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menkes Jamin Keterbukaan Program Vaksinasi Covid-19 Nasional

Kemenkes telah meluncurkan laman vaksin.kemkes.go.id yang menampilkan tentang perkembangan maupun progres terbaru perihal vaksinasi di Tanah Air.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin - Youtube Sekretariat Presiden
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin - Youtube Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan membuat sebuah laman khusus yang menampilkan progres vaksinasi di dalam negeri. Langkah ini dinilai sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pembuatan portal ini membuat masyarakat tahu lebih banyak perihal stok, distribusi hingga jumlah vaksinasi yang telah dilakukan pusat dan daerah.

"Dengan ada dashboard ini supaya informasi itu terbuka," kata Menkes saat webinar, Minggu (18/4/2021) malam.

Laman vaksin.kemkes.go.id menampilkan tentang perkembangan maupun progres terbaru perihal vaksinasi di Tanah Air. Portal tersebut juga menampilkan terkait fasilitas vaksin, sentral vaksin hingga distribusi.

Selain itu, laman ini juga menampilkan secara detail distribusi vaksin Covid-19 ke daerah dan yang sudah disuntikan kepada penerima. Kemenkes juga memilah persentase penerima vaksin berdasarkan kelompok.

Adapun, situs itu diperuntukkan sebagai open data dan transparansi pemerintah pada ketersediaan vaksin. Sistem open data ini juga menjadi media bagi masyarakat untuk memantau langsung perkembangan vaksinasi di tiap daerah.

Selain di tingkat pusat, vaksinasi dapat dilihat lebih detail termasuk di provinsi, kabupaten kota hingga desa. Menkes menyebut media ini dapat dijadikan masyarakat untuk tetap mengontrol pemerintah.

Dia menjelaskan, selama ini pemerintah menyalurkan dosis vaksin secara merata ke seluruh daerah dengan waktu yang sama. Harapannya agar progres vaksinasi dapat berjalan serentak.

Namun, jauh panggang dari api. Menkes menyatakan progres vaksinasi di beberapa masih ada yang rendah. Padahal seluruh daerah diklaim telah memiliki pasokan vaksin yang cukup.

Menurutnya, pemerintah daerah hanya bertugas untuk menyalurkan vaksin kepada seluruh daerah. Sisanya setelah tiba di tiap wilayah, seluruh kebijakan percepatan vaksinasi berada di tangan kepala daerah

"Justru dengan transparansi seperti ini, vaksin ini begitu kita serah terima, sudah milik provinsi, kita nggak bisa kontrol," terangnya.

Adapun, saat ini pemerintah telah memproduksi 26 juta dosis vaksin dari total 59,5 juta bahan baku (bulk) vaksin. Dari jumlah itu 23 juta dosis sudah dikirimkan ke provinsi.

Selain itu, 16 juta dari 23 juta dosis tersebut telah disuntikan kepada penerima. Menkes mengaku bahwa saat ini masih ada stok di pusat sebanyak 3 juta dosis.

Di sisi lain, pemerintah menyebut total 59,5 juta bahan baku vaksin yang telah tersedia akan diproduksi menjadi 47 juta dosis vaksin oleh Bio Farma.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rayful Mudassir
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper