Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Komisi IX DPR Tuding BPOM Hambat Penelitian Vaksin Nusantara. Kok Bisa?

Kepala BPOM Penny K. Lukito menyebut proses penelitian dan pengembangan vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah etika penelitian dan pengembangan vaksin.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito memberikan sambutan saat acara Pembekalan Finalis Puteri Indonesia 2020 Sebagai Duta Kosmetik Aman di Jakarta, Rabu (4/3/2020). Bisnis/Arief Hermawan P
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito memberikan sambutan saat acara Pembekalan Finalis Puteri Indonesia 2020 Sebagai Duta Kosmetik Aman di Jakarta, Rabu (4/3/2020). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak menghambat pengembangan vaksin Nusantara.

Menurutnya, persoalan ihwal komite etik tidak seharusnya menghentikan proses pengembangan vaksin besutan mantan Menkes Terawan Agus Putranto.

“Saya tidak mau ada lembaga Badan POM kita yang katanya dihormati di pentas internasional malah justru di dalam negeri sendiri mempersulit penelitian [vaksin Nusantara],” kata Saleh dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan, Rabu (10/3/2021).

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa vaksin Nusantara memenuhi kriteria hilirisasi atau rencana produksi massal vaksin yang direkomendasikan BPOM.

Bahkan, Saleh menilai jika vaksin Nusantara bisa diproduksi massal, maka akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan vaksin Covid-19 Sinovac dari sisi biaya.

“Bisa sekali suntik [untuk] seumur hidup, yang vaksin Sinovac kata Pak Menteri [Kesehatan] kemarin saya baca di media paling setahun [memberikan antibodi], mana yang lebih hemat?” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K. Lukito belum memberikan lampu hijau terkait Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) uji klinis II dan III vaksin Nusantara.

Namun, dia memastikan pihaknya dan tim ahli terus berproses bersama tim peneliti vaksin Nusantara ihwal data uji klinis 1 yang sudah diberikan.

Kemudian, menjawab tudingan Saleh, Penny pun menyampaikan bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan kaidah penelitian yang seharusnya dan memastikan bahwa BPOM tidak memihak siapapun, termasuk kepada vaksin luar negeri.

Salah satu persoalan yang masih menjadi perdebatan adalah perihal uji praklinis vaksin Nusantara terhadap hewan. Penny mengatakan bahwa tahapan itu tidak disetujui tim peneliti vaksin Nusantara.

“Jangan sampai kita memberikan kepada manusia suatu produk yang belum terjamin aspek keamanannya," ujarnya.

Sementara itu, Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa teknologi sel dendritik sudah sering digunakan pada terapi kanker dan uji klinis terhadap hewan sudah dilakukan di Amerika Serikat oleh AIVITA Biomedical.

Bahkan, kata Terawan, hasil ujinya pun telah diberikan kepada ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin Chaerul Nidom Anwar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper