Bisnis.com, JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan menandai datangnya kemarau di Tanah Air. Banyak pihak harus bersiap, terlebih kegagalan mengatasi karhutla bisa menyebabkan jabatan tertentu ikut hangus "dilalap" apai.
Sejauh ini banyak daerah mulai berjibaku menghadapi amuk sang api.
Di Aceh, tim gabungan harus mewaspadai bara api di bawah permukaan tanah. Hal itu terjdi karena penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan lahan gambut tak cukup memadamkan api yang muncul di permukaan.
Hal itulah yang membuat Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nagan Raya Provinsi Aceh harus melakukan pendinginan di lokasi kebakaran hingga Minggu (7/3/2021) malam.
Mereka melakukan pembasahan atau pendinginan di lokasi karhutla di Kecamatan Kuala, Nagan Raya, Aceh.
Pendinginan dilakukan tim gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, BPBD Nagan Raya Provinsi Aceh bersama masyarakat untuk mencegah api menyala kembali.
"Tim Satgas Karhutla masih melanjutkan upaya pemadaman di lokasi di Karhutla. Kami masih melakukan proses pendinginan," kata Dandim 0116 Nagan Raya Letkol Inf Guruh Tjahyono di Suka Makmue, Minggu malam.
Bara api di bawah permukaan menjadi target agar api yang sudah padam tidak menyala kembali.
Siaga Karhutla
Sejumlah daerah sebetulnya sudah bersiap sebelum api menimbulkan kebakaran di hutan atau lahan.
Pemerintah Provinsi Riau, misalnya, telah meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk membuat posko siaga darurat guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sampai tingkatan terbawah.
Gubernur Riau Syamsuar telah mengirimkan Surat Edaran (SE) kepada bupati dan wali kota untuk mendirikan posko siaga darurat karhutla sampai tingkat desa.
Asisten I Setdaprov Riau, Jenri Salmon Ginting, dalam siaran persnya Jumat (5/3/2021) menyebutkan posko siaga darurat karhutla dibentuk untuk menjaga kebakaran lahan pribadi maupun perusahaan.
Pada lingkup terbawah, posko siaga di desa sangat penting agar ketika terjadi kebakaran bisa cepat dilakukan tindakan.
"Mudah-mudahan dengan begitu tahun ini luas kebakaran lahan di Riau bisa ditekan. Karena harapan kita bagaimana Riau bebas asap di 2021," ujarnya.
Persiapan Personel
Di Kalimantan Tengah, Pemprov Kalteng menyiapkan 8.312 personel untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Tak tanggung-tanggung, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyebutkan penyiapan dukungan operasi udara untuk mengantisipasi karhutla.
Pencegahan kebakaran juga disosialisasikan mulai dari tingkat keluarga.
“Mulailah dari skop terkecil yakni lingkup keluarga agar informasi dan sosialisasi tentang kebencanaan dapat diterima dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat," ujarnya dikutip dari Multi Media Center Diskominfo Kalteng, Kamis (4/3/2021).
Dia meyakini sinergi Pemerintah, TNI-POLRI, lembaga usaha, masyarakat, akademisi dan media dapat mewujudkan komitmen bersama untuk menciptakan Kalteng Bebas Kabut Asap di Tahun 2021.
Lahan Terbakar
Selama hampir dua bulan terakhir BPBD Pekanbaru sudah memadamkan hampir lima hektar lahan. Lahan itu terbakar dari Januari hingga Februari 2021.
Kepala BPBD Kota Pekanbaru Zarman Candra menjelaskan luas lahan yang terbakar selama dua bulan ini mencapai 4,6 hektare. Kebakaran lahan paling banyak terjadi pada Januari 2021.
"Jadi ada hampir lima hektare lahan yang terbakar di Pekanbaru sejak Januari sampai saat ini," ujarnya dalam siaran pers Minggu (28/2/2021).
Dia memaparkan lahan yang terbakar terletak di tujuh titik menyebar di sejumlah kecamatan. Ada di Rumbai, Payung Sekaki, Marpoyan Damai, Bukit Raya dan Bina Widya.
Sedikitnya 30 personel BPBD Pekanbaru ersiaga mencegah kebakaran lahan. Mereka siaga setiap hari untuk melakukan pemadaman di lokasi karhutla.
Pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan Forkopimda beserta aparatur wilayah untuk mencegah kebakaran lahan.
Selain itu BPBD Pekanbaru rutin melakukan imbauan dan sosialisasi tentang bahaya kebakaran lahan.
Taruhan Jabatan
Pemerintah mengandalkan peran aparat TNI-Polri untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa aparat hukum yaitu Kapolda, Kapolres, Pangdam Dandim, Danrem di daerah potensi kebakaran hutan bisa dicopot apabila tidak dapat mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
“Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik aturan mainnya tetap sama, belum saya ganti. Saya kira kita masih ingat semuanya, kalau yang ikut rutin setiap tahun pertemuan ini dengan saya, pasti masih ingat yaitu dicopot dan diganti,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021).
Pernyataan itu disampaikan saat Presiden memberikan pengarahan kepada peserta Rakornas Pengendalian Karhutla 2021.
Kebijakan tentang pencopotan jabatan aparat TNI-Polri di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan apabila lalai dalam pencegahan Karhutla sudah dikeluarkan sejak 2016.
Aturan tersebut diterbitkan setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan 2,6 juta hektare (ha) di sejumlah wilayah Indonesia pada 2015.
Kepala Negara menyatakan akan terus mengingatkan pada ancaman tersebut. Peringatan yang disampaikan saat ini juga ditujukan kepada pejabat baru agar mengerti aturan main dalam pengendalian Karhutla.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa kebakaran pada 2015 setidaknya menghanguskan 2,61 juta ha hutan dan lahan.
Pada 2019 angka ini menurun menjadi 1,59 juta ha dan pada 2020 sekitar 296.000 ha lahan terbakar. “Menurun sangat sigifikan jika dibandingkan 2015 menurun 88,6%,” ujarnya.
Menurut Mahfud, pengendalian karhutla harus mengedepankan upaya pencegahan melalui deteksi dini hotspot dan firespot, monitoring rutin dan patroli terpadu.
Selain itu, penataan ekosistem gambut dengan pengendalian hidrologi dan, pengendalian dan pemadaman segera di setiap titik api yang muncul.
Kini, semua perlu siaga mengantisipasi karhutla. Jangan biarkan lahan dan hutan terbakar, jangan biarkan juga jabatan ikut hangus karenanya.
