Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kembali digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pihak yang sama yakni Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Fokorindo).
Gugatan tersebut menjadi yang kedua terkait penunjukan Roatex Ltd.Zrt, perusahaan asal Hungaria yang memenangkan proyek pembayaran tol nontunai nirsentuh.
Gugatan pertama dilayangkan pada, Rabu (10/2/2021) lalu. Sedangkan gugatan kedua didaftarkan pada tanggal Jumat 5 Maret 2021.
Adapun dalam petitumnya, Forkorindo meminta majelis hakim PTUN mengabulkan sejumlah tuntutannya. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Kedua, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tanggal 31 Oktober 2019 (KEPMEN PUPR 2019) Tentang Persetujuan Roatex Ltd. Zrt., (Hungaria) sebagai Badan Usaha Pemrakarsa Pengadaan Infrastuktur Pemungutan Tol Non Tunai Nir Sentuh Berbasis Multi Lane Free Flow ('MLFF') di Indonesia.
Ketiga, memerintahkan dan mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tanggal 31 Oktober 2019 (KEPMEN PUPR 2019) Tentang Persetujuan Roatex Ltd. Zrt., (Hungaria).
Baca Juga
Keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Seperti diketahui, BPJT mengumumkan Roatex Ltd. Zrt. sebagai pemenang pertama lelang pelaksana sistem transaksi tol nontunai nirsentuh (TTNN) berbasis multi-lane free flow (MLFF) yang digelar sejak tahun lalu.
Panita pelelangan menempatkan Roatex yang beralamat H-1055 Budapest, Falk Miksa Str. VI/5 Hungaria pada peringkat pertama hasil lelang menyingkirkan Konsorsium NTS yang terdiri atas PT Nusantara Telematic System, PJSC Mostotrest, dan Service Telematics LLC di urutan kedua.
“Bersama ini kami sampaikan Penetapan Hasil Evaluasi Sampul II pada pelelangan …. Nilai Investasi (yang diusulkan oleh Peserta Lelang Peringkat Kesatu) Rp6.451.021 juta,” tulis panitia pelelangan (Bisnis.com, 6 Januari 2021).
Sesuai dengan ketentuan pada request for proposal (RfP), peserta pelelangan yang berkeberatan atas daftar peringkat yang telah diumumkan oleh panitia.
Mereka kemudian diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada penanggung jawab proyek kerja sama dengan tembusan kepada Kepala BPJT disertai bukti-bukti yang mendukung sanggahan tersebut paling lambat 5 hari kerja atau pada Selasa, 12 Januari 2021, pukul 16:00 WIB.
Proyek MLFF merupakan teknologi transaksi tol nontunai nirsentuh dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem transaksi dan pelayanan di jalan tol.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
