Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR Kritik Rencana KPK Lakukan Vaksinasi ke Tahanan Korupsi

Kementerian Kesehatan perlu mengevaluasi prosedur penyaluran dan pemberian vaksin Covid-19 pasalnya pemberian vaksin kepada tahanan KPK dapat berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan akses.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 27 Februari 2021  |  22:28 WIB
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. - Antara
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- DPR ikut menyoroti rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan memvaksinasi para tahanan korupsi.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin bahkan meminta Kementerian Kesehatan mengevaluasi prosedur penyaluran dan pemberian vaksin Covid-19 pasalnya pemberian vaksin kepada tahanan KPK dapat berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan akses. 

“Lebih baik kita memperhatikan masyarakat yang memang membutuhkan dan menjadi prioritas," kata Azis dikutip dari laman resmi DPR, Jumat (26/2/2021). 

Menurutnya, skala prioritas pemberian vaksin Covid-19 masih belum seluruhnya selesai diberikan dan tahanan tidak termasuk dalam skala prioritas tersebut.

Azis berharap Kemenkes dapat meningkatkan pengawasan terhadap implementasi pemberian vaksin Covid-19 karena akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

 “Pemberian vaksin harus dengan target prioritas terlebih dahulu dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, guna memastikan penyaluran vaksin dapat menyeluruh dan tidak terjadi penumpukan di satu titik tertentu,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu meminta Kementerian/Lembaga (K/L) maupun masyarakat serta pihak-pihak yang akan menerima vaksin dapat mengikuti jadwal dan skala prioritas yang telah ditentukan pemerintah. 

Hal itu menurut dia karena perlindungan kesehatan merupakan hal penting bagi seluruh masyarakat, namun harus ditentukan sesuai skala prioritas.

Sebelumnya, KPK menjelaskan alasan pemberian vaksin Covid-19 kepada para tahanannya yang menuai kritik karena bukan prioritas kelompok penerima vaksin. 

"Negara bertugas untuk memberikan perlindungan kepada segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, demikian diamanatkan pembukaan alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (25/2/2021).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK dpr

Sumber : DPR

Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top