Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPK Cecar Politikus PDIP Ihsan Yunus soal Bagi-Bagi Jatah Paket Bansos Covid-19

Lembaga antirasuah juga mendalami proses penunjukkan vendor yang diduga telah diatur sejak awal.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 26 Februari 2021  |  10:25 WIB
Juru Bicara KPK Ali Fikri - Antara\r\n\r\n
Juru Bicara KPK Ali Fikri - Antara\\r\\n\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR fraksi PDIP Ihsan Yunus terkait pembagian jatah paket bantuan sosial di Kementerian Sosial (Kemensos).

"Didalami pengetahuannya terkait pelaksanaan pengadaan bansos di Kemensos tahun anggaran 2020 dan dikonfirmasi pengetahuannya mengenai adanya dugaan pembagian jatah paket bansos di Kemensos tahun ajar  2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (26/2/2021).

Selain itu, lembaga antirasuah juga mendalami proses penunjukkan vendor yang diduga telah diatur sejak awal. Hal ini dikonfirmasi dari Rizki Maulana dan Firmansyah selaku Anggota Tim Pengadaan Barang atau Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam rangka penanganan Covid-19.

Keduanya, lanjut Ali, dikonfirmasi adanya dugaan aliran sejumlah uang dari tersangka Matheis Joko Santoso ke beberapa pihak di Kemensos RI.

Sebelumnya, dalam rekonstruksi perkara Bansos Covid-19 terungkap Ikhsan melalui operatornya Agustri Yogasmara atau Yogas menerima uang sekitar Rp 1,5 miliar dan sepeda mewah merk Brompton dari tersangka Harry Van Sidabuke.

KPK telah menetapkan Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan Covid-19.

Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Selaku penerima, Juliari, Adi dan Matheus dijerat Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, selaku pemberi, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK korupsi bansos
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top