Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan fokus untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun ini untuk menghindari potensi korupsi bansos terulang lagi.
Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dalam acara Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar pada Selasa (23/2/2021).
“Tahun ini kami fokus pemberian BLT langsung ke penerima dan kontrol lebih ketat untuk meminimalkan penyimpangan. Kemensos akan memperbaiki data supaya akurasinya yang sekarang mencapai 83 persen perlu ditingkatkan supaya menjangkau masyarakat,” katanya.
Seperti diketahui mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terlibat pada kasus korupsi dana sembako di Kemensos tahun 2020 senilai Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak selama dua periode.
Berdasarkan paparannya, pemerintah telah mengalokasikan belanja publik hingga Rp695,2 triliun, di mana 50 persennya disalurkan dalam program bansos untuk penduduk termisikin.
Lebih lanjut, Edy Priyono, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden mengatakan pemerintah sedang berusaha supaya bantuan tidak dalam bentuk barang mengingat banyaknya titik rawannya.
Baca Juga
Selain itu, KSP juga sudah meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengkoordinir perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Dia mendapati banyak kelompok masyarakat yang sebenarnya perlu mendapat bantuan, tetapi belum masuk daftar DTKS. “Tetapi ada juga kelompok yang kelihatannya sudah tidak pada tempatnya menerima bantuan,” ujarnya.
KSP juga menyoroti adanya aduan pemotongan bansos. Padahal, Presiden sudah berpesan bahwa tidak boleh ada pemotongan sepeserpun bagi bansos.
“Belum lama ini kami menerima dari ormas dugaan pemotongan bansos di Jakarta dalam bentuk uang. Kami terus menyelidiki,” ungkapnya.
Kendati data masih bermasalah, dia mengatakan perbaikan terus berlangsung.
