Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Hindari Korupsi, Pemerintah Kapok Berikan Bansos Non Tunai

Pemerintah sedang berusaha supaya bantuan tidak dalam bentuk barang karena rawan dikorupsi.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 23 Februari 2021  |  16:48 WIB
Founder Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo (kiri) dan CEO PT Harmoni Solusi Bisnis & Organizer Fintax Fair 2019 Andoko Chandra memberikan paparan dalam konferensi pers Fintax Fair 2019, di Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan
Founder Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo (kiri) dan CEO PT Harmoni Solusi Bisnis & Organizer Fintax Fair 2019 Andoko Chandra memberikan paparan dalam konferensi pers Fintax Fair 2019, di Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan fokus untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun ini untuk menghindari potensi korupsi bansos terulang lagi.

Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dalam acara Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar pada Selasa (23/2/2021).

“Tahun ini kami fokus pemberian BLT langsung ke penerima dan kontrol lebih ketat untuk meminimalkan penyimpangan. Kemensos akan memperbaiki data supaya akurasinya yang sekarang mencapai 83 persen perlu ditingkatkan supaya menjangkau masyarakat,” katanya.

Seperti diketahui mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terlibat pada kasus korupsi dana sembako di Kemensos tahun 2020 senilai Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak selama dua periode.

Berdasarkan paparannya, pemerintah telah mengalokasikan belanja publik hingga Rp695,2 triliun, di mana 50 persennya disalurkan dalam program bansos untuk penduduk termisikin.

Lebih lanjut, Edy Priyono, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden mengatakan pemerintah sedang berusaha supaya bantuan tidak dalam bentuk barang mengingat banyaknya titik rawannya.

Selain itu, KSP juga sudah meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengkoordinir perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Dia mendapati banyak kelompok masyarakat yang sebenarnya perlu mendapat bantuan, tetapi belum masuk daftar DTKS. “Tetapi ada juga kelompok yang kelihatannya sudah tidak pada tempatnya menerima bantuan,” ujarnya.

KSP juga menyoroti adanya aduan pemotongan bansos. Padahal, Presiden sudah berpesan bahwa tidak boleh ada pemotongan sepeserpun bagi bansos.

“Belum lama ini kami menerima dari ormas dugaan pemotongan bansos di Jakarta dalam bentuk uang. Kami terus menyelidiki,” ungkapnya.

Kendati data masih bermasalah, dia mengatakan perbaikan terus berlangsung.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi menteri keuangan bantuan langsung tunai
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top