Bisnis.com, JAKARTA – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai usulan tambahan anggaran Kementerian Kesehatan yang termasuk dalam program vaksinasi Covid-19 yang besarannya lebih dari Rp600 miliar tidak perlu dan hanya menjadi “pelengkap penderita”.
Anggota DPR Komisi IX dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rahmat Handoyo menyebut ada perbedaan anggaran sistem informasi yang dianggarkan Kemenkes yaitu naik dari Rp300 miliar menjadi Rp612,4 miliar yang ditujukan pada sistem Layanan Satu Data Vaksinasi, penilaian, dan pelaksanaan vaksinasi baik secara program maupun secara langsung di lapangan.
“Ini bedanya sangat signifikan, ini berbahaya. Kritik ini bukan untuk Menkes, tapi untuk pasukan pak Menteri, bagaimana mengimplementasikan perbedaan sebanyak itu?” ujar Rahmat pada Raker DPR Komisi IX, Senin (8/2/2021).
Pasalnya, untuk menangani tenaga kesehatan yang targetnya hanya sekitar 1,5 juta saja sudah kesulitan menjalankannya dan sudah kepenuhan.
“Bagaimana kalau sudah masuk ke ranah rakyat umum menggunakan teknologi informasi ini?” ujarnya.
Dia mengusulkan untuk sistem informasi tidak usah memakai dana sebanyak itu. Pasalnya, pada pengalaman Komisi Pemilihan Umum (KPU), ketika sudah dianggarkan triliunan selama berbulan-bulan untuk acara yang diadakan rutin beberapa tahun sekali, pendataan menggunakan sistem informasi tidak berjalan.
Baca Juga
“Ini kegiatan hanya setahun, anggarannya cukup Rp10-20 miliar saja, pendataan pakai manual saja,” ujarnya.
Menurutnya, menggunakan sistem IT hanya akan menghabiskan anggaran dan hanya menambah beban pada pelaksanaannya.
Pada Raker DPR Komisi IX, Wakil Menkes Dante Saksono menyebutkan Kemenkes mengusulkan tambahan anggaran Rp134,46 triliun untuk penanganan Covid-19 pada 2021.
Perinciannya, Rp13,76 triliun untuk program diagnostik seperti tracing dan testing. Kemudian, anggaran untuk program vaksinasi Covid-19 mencapai Rp58,18 triliun, dan anggaran untuk terapeutik merupakan yang terbesar yaitu Rp61,85 triliun.
Terkait anggaran untuk program vaksinasi, sebesar Rp50,24 triliun diantaranya dialokasikan untuk pengadaan vaksin Covid-19. Kemudian, Rp4,18 triliun untuk pelaksanaan vaksinasi, Rp3,15 triliun untuk distribusi vaksin, dan Rp610 miliar untuk sistem informasi.
Dante mengungkapkan tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah melandaikan kurva Covid-19 dengan memprioritaskan upaya preventif melalui strategi diagnostik dan vaksinasi.
Selanjutnya, tambahan anggaran lembaga yang dipimpin Menteri Budi Gunadi Sadikin (BGS) itu dibutuhkan untuk melindungi sistem kesehatan dan SDM kesehatan melalui strategi terapeutik dengan meningkatkan kapasitas rumah sakit, ketersediaan tenaga kesehatan, Alkes, dan obat.
Tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan vaksin nasional, sambil meningkatkan kapabilitas penelitian domestik.
Dante menambahkan, tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk mengantisipasi penambahan pasien Covid-19. Pasalnya, Kemenkes memprediksi total kasus Covid-19 bisa menembus angka 1,7 juta kasus pada tahun ini jika penambahan harian kasus positif masih cukup tinggi seperti saat ini.
"Perhitungan rata-rata kalau kita lihat kasusnya andaikan kasusnya itu masih berjalan seperti sekarang dengan upaya berbagai macam [penanganan] pandemi, dan perhitungannya untuk tahun 2021 ini kami melihat mungkin perkiraan total kasus positif itu mencapai 1,7 juta kasus," ungkap Dante.
