Bisnis.com, JAKARTA — Beredar pesan berantai di aplikasi percakapan WhatsApp yang mengabarkan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menerapkan penguncian ketat atau lockdown di wilayah DKI Jakarta pada 12 hingga 15 Februari 2021.
Pesan berantai itu juga menyebutkan pada masa lockdown seluruh rumah dan toko mesti ditutup dan masyarakat tidak dapat bepergian. Bagi yang melanggar bakal ditangkap, diwajibkan mengikuti tes swab dan dikenakan denda.
Berdasarkan penelusuran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pesan berantai itu diidentifikasi sebagai berita bohong alias hoax.
“Faktanya, informasi tersebut adalah hoaks. Hingga dokuman ini dibuat dan dirilis, belum ada pengumuman resmi terkait diberlakukannya lockdown untuk wilayah DKI Jakarta,” tulis Kominfo melalui keterangan resmi pada Jumat (5/2/2021).
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menuturkan kebijakan lockdown akhir pekan bakal diputuskan setelah masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berakhir pada 8 Februari 2021.
Keputusan itu, Ariza mengatakan, bakal disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah mengadakan rapat bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 beberapa hari ke depan.
Baca Juga
“Nanti akan kita putuskan apa kebijakan yang diambil pada PPKM jilid kedua atau PSBB berikutnya tanggal 8 Februari dan empat belas hari ke depan,” kata Ariza di kantor Palang Merah Indonesia DKI Jakarta pada Jumat (5/2/2021).
Dengan demikian, dia menegaskan, kebijakan lockdown akhir pekan itu masih dalam pertimbangan untuk diterapkan di wilayah Ibu kota. Dia mengaku pihaknya masih mengkaji ihwal usulan tersebut.
“Kami masih melaksanakan PSBB sampai tanggal 8 Februari atau PPKM jilid dua di mana dalam program PPKM jilid dua atau PSBB sampai tanggal 8 itu tidak ada program lockdown di akhir pekan,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
