Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Hindari Intoleransi, SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Diteken

Pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak SKB 3 menteri ditetapkan.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 03 Februari 2021  |  16:24 WIB
Ilustrasi - Siswa mengikuti KBM tatap muka di SD Negeri 26 Sukajadi, Banyuasin, Sumatra Selatan, Senin (7/9/2020). - Antara/Nova Wahyudi
Ilustrasi - Siswa mengikuti KBM tatap muka di SD Negeri 26 Sukajadi, Banyuasin, Sumatra Selatan, Senin (7/9/2020). - Antara/Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah merilis beleid mengenai pengaturan seragam dan atribut bagi peserta didik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah negeri untuk menghindari kasus intoleransi beragama.

Hal ini terangkum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah yang diteken oleh 3 menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama.

Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut kekhususan agama.

SKB ini berlaku secara spesifik di sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

“Kunci utama dalam SKB ini adalah para murid, para guru dan tenaga kependidikan adalah yang berhak memilih antara seragam dan atribut, tanpa kekhususan agama,” kata Nadiem dalam konferensi pers virtual, Rabu (3/2/2021).

Pemerintah daerah dan kepala sekolah juga wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

Jika terjadi pelanggaran, maka baik pemerintah daerah dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur dan pihak sekolah dapat terkena sanksi.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan saksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya,” ungkap Menteri Nadiem.

Adapun, pengecualian berlaku bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh karena menyesuaikan ketentuan peraturan perundangan terkait pemerintahan Aceh.

Kebijakan ini diteken setelah banyaknya temuan kasus pemaksaan dan pelarangan menggunakan seragam dan atribut sekolah yang didasarkan pada agama tertentu.

Sebelumnya, muncul polemik karena SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat mewajibkan seluruh siswinya untuk mengenakan jilbab. Orang tua murid dari siswi yang dipaksa mengenakan jilbab mengajukan protes kepada pihak sekolah karena keluarganya non-muslim. Hal ini menyedot perhatian khalayak di jagat maya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan kasus di Padang diyakini merupakan masalah puncak gunung es.

“Memaksakaan atribut keagamaan tertentu kepada yang berbeda [agama] adalah pemahaman yang hanya simbolik, [bukan substantif],” ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pendidikan intoleransi mendikbud
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top