Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte akan segera mundur setelah gagal mendapatkan dukungan koalisi terkait insentif sistem perawatan anak.
Bloomberg melansir Jumat (15/1/2021), hubungan antara Rutte dengan koalisinya menghadapi tantangan dalam hal sistem insentif perawatan anak. Sebelumnya, komite terkait di Parlemen Belanda menyatakan ribuan orang tua yang sudah mengajukan pembayaran insentif ini pada masa kepemimpinan Rutte dituding melakukan pemalsuan klaim.
Isu ini pun menjadi penting, tidak hanya bagi Rutte, tetapi juga bagi pihak-pihak di sekitarnya seperti Menteri Keuangan dan pemimpin Partai Demokrat Kristen Wopke Hoekstra.
Temuan komite berpotensi dibawa ke mosi tidak percaya pada pekan depan. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang akan terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang dijadwalkan digelar pada Maret 2021.
Rutte menyatakan dia akan menjadi petahana hingga Pemilu dan menegaskan bubarnya koalisi tidak akan berpengaruh terhadap upaya Belanda melawan pandemi Covid-19.
"Masyarakat bisa menantikan bahwa kami akan terus melakukan apa yang diperlukan untuk kepentingan nasional. Perlawanan terhadap virus corona akan berlanjut," tuturnya dalam konferensi pers di Den Haag.
Baca Juga
Rutte mengungkapkan dirinya akan langsung bertemu dengan Raja Willem-Alexander untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi atas nama pemerintahannya.
Dia sebenarnya mendapatkan dukungan yang kuat dari publik selama pandemi, sehingga hasil Pemilu diproyeksi dapat membuatnya mempertahankan kepemimpinannya untuk periode keempat.
Mengacu ke data Johns Hopkins University, per Jumat (15/1), jumlah kasus Covid-19 di Belanda sebanyak 914.315, sekaligus membuatnya berada di peringkat ke-19 secara global.