Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki tahun 2021, Fraksi PKS di DPR berharap pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin bekerja lebih keras mengatasi pandemi Covid-19 yang telah membuat semua indiktor kesejahteraan rakyat memburuk.
Hal tersebut disampaikan ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini sebagai evaluasi pemerintah pada 2020 dan menyambut 2021. Menurutnya, Pemerintah harus mengambil opsi kebijakan yang lebih tegas, tidak ambigu dan abu-abu antara kepentingan kesehatan, kemanusiaan, dan ekonomi seperti saat ini.
"Akibat kebijakan yang ambigu publik menangkapnya secara luas sebagai inkonsistensi. Akibatnya, banyak warga yang abai protokol kesehatan dan membuat tingkat kematian (fatality rate) Indonesia tertinggi di Asia Tenggara," kata Jazuli, Jumat (1/1/2021).
Menurut Jazuli, masyarakat tidak bisa mendapat gambaran yang jelas bagaimana peta jalan yang komperhensif, sistematis, dan terukur dari kebijakan pemerintah mengatasi pandemi Covid-19. Akibatnya pemerintah tidak bisa menjelaskan secara jelas dan optimistis kapan pandemi ini akan selesai diatasi. Prediksi yang disampaikan pemerintah pun berulangkali meleset, katanya.
Selain itu, dalam penilaian Fraksi PKS pemerintah tidak memiliki strategi yang komprehensif dalam penyediaan vaksin dan strategi vaksinasi. Terbukti dengan pembelian sejumlah obat Covid-19 yang terburu-buru di awal pendemi, kontroversi pembelian vaksin Sinovac yang belum lulus uji klinis, hingga kepercayaan rakyat yang rendah terhadap vaksin yang disediakan pemerintah.
Anggota Komisi I DPR tersebut membeberkan data-data indikator kesejahteraan rakyat yang memburuk tajam dalam setahun terakhir. Berdasarkan data BPS, pengangguran bertambah menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Sementara itu, sebanyak 29,12 juta orang usia kerja terkena dampak pandemi.
Baca Juga
Angka kemiskinan pada Maret 2020 melonjak 1,63 juta orang menjadi 26,42 juta orang menurut BPS. Angka kemiskinan, jelasnya, diperediksi hingga akhir 2020 mencapai 28,7 juta orang.
Di tengah kondisi rakyat yang sulit di atas, pemerintah seperti kehilangan sensitivitas. Pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS pada Mei 2020. Pada perawatan kelas III, iuran Rp25.500 meningkat menjadi Rp42.000. Untuk peserta kelas II, iuran sebesar Rp51.000 dinaikkan menjadi Rp100.000. Sedangkan pada kelas I, iuran yang sebelumnya Rp80.000 dinaikkan sampai Rp150.000.
Sementara itu, di bawah pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin Indonesia disebutkan semakin tergantung dengan utang yang akan diwariskan kepada anak cucu. Bahkan, berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan jumlah utang luar negeri terbesar di dunia.
Posisi utang luar negeri Indonesia berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia (Juli 2020) sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063 triliun (kurs Rp14.800).
Pertumbuhan ekonomi nasional juga terkoreksi tajam akibat pandemi Covid-19. Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi di kuartal III 2020 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus 3,49 persen. Adapun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 turun drastis dan jauh dari target, yakni pada kuartal I hanya mencatat pertumbuhan 2,97 persen dan kuartal II minus 5,32 persen.
Pada sisi lain, pemerintah juga di dinilai terkesan memaksakan sejumlah agenda legislasi. Menurutnya, hal itu terlihat dari pengesahkan UU Cipta Kerja yang kontroversial pada Oktober 2020. Padahal, UU ini dinilai cacat formil dan materil, tidak transparan, tidak terbuka, dan minim partisipasi publik oleh masyarakat sipil dan akademisi sehingga menimbulkan penolakan yang luas dimana-mana katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
