Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia menyerukan kepada negara anggota PBB agar memperkuat institusi keamanannya masing-masing seiring dengan kondisi di sejumlah negara pascakonflik yang semakin kompleks akibat pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar pada Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Peacebuilding and Sustaining Peace: Security Sector Governance and Reform yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (3/12/2020).
Dalam pertemuan DK PBB tersebut, Wamenlu Mahendra menggarisbawahi tiga poin utama untuk mencapai tata kelola institusi keamanan yang lebih efektif, profesional dan akuntabel sebagai respon atas tantangan keamanan terkini dan mencegah terulangnya konflik.
Pertama, Wamenlu menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan upaya reformasi sektor keamanan dengan kebutuhan dan konteks nasional masing-masing.
“Setiap negara harus merumuskan dan memimpin upaya reformasi sektor keamanannya masing-masing secara inklusif," jelas Wamenlu Siregar seraya mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat sipil dan perempuan.
Hal kedua yang ditekankan oleh Wamenlu adalah perlunya peningkatan peran PBB dalam mendukung reformasi sektor keamanan di negara yang terdampak konflik.
Baca Juga
“Guna melaksanakan mandatnya secara efektif, misi penjaga perdamaian dan special political missions PBB harus dilengkapi dengan sumber daya dan kapasitas yang memadai," tegas Wamenlu. Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara DK PBB dan Peacebuilding Commission (PBC), terutama pada tahap transisi.
Ketiga, kemitraan dengan semua pemangku kepentingan terkait, kata Wamenlu, adalah kunci keberhasilan reformasi sektor keamanan. Dalam kaitan ini, sistem PBB harus dapat meningkatkan kemitraan dengan organisasi kawasan serta lembaga keuangan internasional.
Pertemuan DK PBB dipimpin secara langsung oleh Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Grace Naledi Mandisa Pandor selaku Presiden DK PBB pada Desember 2020 dan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB.
Pertemuan menghadirkan beberapa briefers, diantaranya Asisten Sekretaris Jenderal PBB (ASG) untuk Afrika (Bintou Keita), ASG untuk Institusi Hukum dan Keamanan (Alexander Zouev), serta Komisioner Uni Afrika untuk Perdamaian dan Keamanan Smail Chergui dan membahas laporan Sekretaris Jenderal PBB.
Debat terbuka tingkat tinggi ini merupakan salah satu kegiatan utama Presidensi Afrika Selatan di DK PBB. Pertemuan dihadiri oleh beberapa pejab
