Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mendorong pembukaan akses vaksin virus corona jenis Covid-19 bagi semua negara. Presiden Joko Widodo mengemukakan hal itu pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2020 yang digelar secara virtual dengan berpusat di Riyadh, Arab Saudi.
Sebagaimana siaran pers yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden, di forum Riyadh Summit yang digelar secara virtual itu, dari Istana Bogor Jokowi menggarisbawahi dua hal yang perlu menjadi fokus perhatian negara-negara G20 di tengah situasi pandemi saat ini.
Pertama, pendanaan bagi pemulihan kesehatan. Jokowi mengemukakan bahwa dunia tidak akan sehat kecuali semua negara sudah sehat. “Vaksin adalah salah satu amunisinya," ujarnya dalam sesi pertama KTT G20 bertema Mengatasi Pandemi serta Memulihkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan.
Oleh sebab itu, dalam KTT Group of Twenty (G20) pada Sabtu (21/11/2020) malam WIB, Kepala Negara menegaskan akses terhadap vaksin Covid-19 harus dapat tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali.
Dalam pandangan Jokowi, komitmen politik negara-negara G20 sangat diperlukan untuk memobilisasi pendanaan global bagi pemulihan kesehatan.
Kedua, Kepala Negara memandang perlu dukungan untuk pemulihan ekonomi dunia. Terkait dengan hal itu, Konferensi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) telah meminta dukungan dana US$2,5 triliun agar negara berkembang mampu keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memperlebar ruang fiskalnya.
Pemulihan ekonomi dunia tersebut memerlukan perhatian negara-negara G20. Salah satunya soal bantuan restrukturisasi utang untuk negara berpendapatan rendah.
"Restrukturisasi utang ini harus dibarengi dengan ditingkatkannya manajemen utang termasuk transparansi data dan dijaganya keberlanjutan fiskal," kata Presiden.
Selain itu, dukungan yang luar biasa bagi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi sangat penting untuk terus diberikan bagi negara-negara berkembang. Jokowi berpandangan apabila dukungan itu dikurangi secara terburu-buru, pemulihan ekonomi dunia dikhawatirkan berjalan lama.
"Keleluasaan fiskal negara berkembang dibutuhkan untuk membiayai social safety net, mendongkrak konsumsi domestik, serta menggerakkan ekonomi kecil dan menengah," tutur Presiden.
Bulan lalu Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan perlunya solidaritas yang lebih kuat bagi negara berkembang pada masa sulit akibat pandemi Covid-19 saat ini. Tanpa bantuan negara-negara G20, negara berkembang dan terbelakang tidak mudah pulih dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
