Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Eks Bupati Talaud Dijebloskan ke Lapas Anak Wanita Tangerang

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip melunasi pembayaran denda Rp200 juta dan telah disetorkan ke kas negara sebagai bagian aset recovery pada Jumat (2/10/2020).
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 26 Oktober 2020  |  16:29 WIB
Eks Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Sri Wahyumi Maria Manalip semasa menjadi tersangka dan menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (10/5/2019). - ANTARA/Reno Esnir
Eks Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Sri Wahyumi Maria Manalip semasa menjadi tersangka dan menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (10/5/2019). - ANTARA/Reno Esnir

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip dijebloskan ke Lapas Anak Wanita Tangerang, Banten guna menjalani pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa tahanan.

“Hari ini Jaksa Eksekusi KPK Leo Sukoto Manalu telah melaksanakan putusan Peninjauan Kembali No.270PK/Pid.Sus/2020 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama terpidana Sri Wahyumi Maria Manalip,” kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (26/10/2020).

Menurut penuturan Ali, Sri Wahyumi melunasi pembayaran denda sebesar Rp200 juta dan telah disetorkan ke kas negara sebagai bagian aset recovery pada Jumat (2/10/2020).

Dalam putusan PK Mahkamah Agung, hukuman Sri Wahyumi, yang semula divonis hakim tipikor 4 tahun 6 bulan penjara, dikurangi menjadi 2 tahun penjara.

Di tingkat pertama, pada 9 Desember 2019, Sri Wahyumi telah divonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima berbagai hadiah, termasuk tas mewah dan perhiasan senilai total Rp491 juta dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo.

Vonis tersebut lebih rendah dibanding dengan tuntutan JPU KPK yang meminta agar Sri Wahyumi divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Putusan tersebut berdasarkan dakwaan pertama pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain kurungan penjara, Majelis Hakim juga memutuskan mencabut hak politik Sri Wahyumi selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK tipikor sulut
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top