Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Demo UU Cipta Kerja Rusuh, BIN Sebut Peran Penyandang Dana Aksi Sebelumnya

Wawan menyebutkan di belakang aksi menentang UU Cipta Kerja ada pihak yang menjadi salah satu penyandang dana aksi yang pernah terjadi sebelumnya.
Saeno, Nyoman Ary Wahyudi, Stefanus Arief Setiaji
Saeno, Nyoman Ary Wahyudi, Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 08 Oktober 2020  |  22:25 WIB
Ilustrasi-Ratusan pelajar dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa untuk memprotes pengesahan UU Cipta Kerja di sekitar kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020). - Bisnis/Rayful Mudassir
Ilustrasi-Ratusan pelajar dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa untuk memprotes pengesahan UU Cipta Kerja di sekitar kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020). - Bisnis/Rayful Mudassir

Bisnis.com, JAKARTA - Pihak Badan Intelijen Negara menyebutkan adanya keterkaitan penyandang dana aksi yang pernah terjadi di Indonesia dengan unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang diwarnai rusuh.

Deputi VII BIN Wawan H. Purwanto menyebutkan soal penyandang dana dimaksud saat ditanya Bisnis.com, Kamis (8/10/2020) malam.

Wawan menyebutkan bahwa aksi  menentang UU Cipta Kerja sudah ditunggangi, "Tidak murni lagi," ujarnya.

Saat ditanya soal indikasi aktor intelektual, Wawan menyebutkan semua dalam penyelidikan.

"Pada saatnya pasti dibuka," ujar Wawan.

Di sisi lain, Wawan menyebutkan bahwa di belakang aksi menentang UU Cipta Kerja ada pihak yang menjadi salah satu penyandang dana aksi sebelumnya.

Sementara itu, dalam pernyataan resminya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa pemerintah akan mengambil sikap tegas dan melakukan proses hukum.

Tindakan tegas dan proses hukum akan dilakukan  terhadap semua pelaku serta aktor yang menunggangi aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga berujung pada tindakan rusuh dan perusakan.

Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi UU Cipta Kerja.

“Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkistis di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum membakar dan menjarah tindakan itu jelas itu tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir,” ujarnya, Kamis (8/10) malam.

Mahfud menegaskan masyarakat yang keberatan dengan keberadaan UU Cipta Kerja dapat mengajukan uji materi di mahkamah Konstitusi (MK).

“Pemerintah akan bersikap tegas dan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkistis yang sudah berbentuk tindakan kriminal,” kata Mahfud.

Pernyataan Soal tindakan tegas dan proses hukum ini disampaikan Mahfud hingga dua kali.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

demonstrasi bin cipta kerja
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top