Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

UU Cipta Kerja, Fadli Zon : Preseden Buruk bagi Demokrasi

Kepentingan pemerintah jauh lebih dominan. Ini tentunya bukan praktik demokrasi yang kita kehendaki.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 07 Oktober 2020  |  19:32 WIB
Fadli Zon (kanan) dan Fahri Hamzah (kiri) memberi keterangan pers seusai menerima penghargaan Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (13/8/2020)  -  Youtube Setpres
Fadli Zon (kanan) dan Fahri Hamzah (kiri) memberi keterangan pers seusai menerima penghargaan Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (13/8/2020) - Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menilai UU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia. Dia menerangkan sejumlah alasannya.

Melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2020) Fadli Zon menyebut tiga alasan kenapa regulasi ini memberi citra buruk bagi demokrasi.

Pertama, Omnibus Law dinilai telah membuat parlemen kurang berdaya. Pasalnya, undang-undang ini mengubah 1.203 pasal dari 79 undang-undang yang berbeda-beda.

Dia menyebut Parlemen sangat sulit melakukan kajian dan sinkronisasi pasal sebanyak itu dalam waktu singkat. Walhasil dewan menyesuaikan diri dengan keinginan pemerintah.

“Mungkin dalam beberapa isu parlemen bisa memasukkan sejumlah kepentingan masyarakat. Tapi kepentingan pemerintah jauh lebih dominan. Ini tentunya bukan praktik demokrasi yang kita kehendaki,” katanya, Rabu (7/10/2020).

Kedua, aturan ini dinilai telah mengabaikan partisipasi masyarakat. Kondisi ini disebabkan pembahasan yang mustahil dilakukan dalam waktu singkat, apalagi di tengah berbagai keterbatasan dan pembatasan semasa pandemi ini.

“Sehingga, pembahasan omnibus law ini kurang memperhatikan suara dan partisipasi masyarakat.”

Ketiga, RUU Cipta Kerja disinyalir bisa memancing instabilitas. Massifnya penolakan buruh, termasuk ancaman mogok nasional menunjukkan bahwa regulasi ini hanya akan melahirkan kegaduhan saja.

“Kalau terus dipaksa untuk diterapkan, ujungnya sudah pasti hanya akan merusak hubungan industrial. Artinya, baik buruh maupun pengusaha pada akhirnya bisa sama-sama dirugikan. Ini soal waktu saja,” ujarnya.

Kendati begitu sikap ini bertolak belakang dengan partainya yang menyetujui pengesahan RUU tersebut. Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PPP, Nasdem dan Golkar menyetujui pengesahan regulasi ini. PAN menerima dengan syarat dan Demokrat bersama PKS menolak pengesahan RUU Cipta Kerja.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Fadli Zon cipta kerja
Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top