Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

UU Cipta Kerja, Presiden PKS: Jokowi Harus Dengar Suara Buruh

Syaikhu menuntut penerbitan perpu karena melihat aksi demonstrasi buruh dan masyarakat sipil yang menolak UU Cipta Kerja.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 07 Oktober 2020  |  05:00 WIB
Ahmad Syaikhu Presiden PKS / Istimewa
Ahmad Syaikhu Presiden PKS / Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu atas UU Cipta Kerja.

"Presiden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat. Terbitkan perpu. Cabut UU Cipta Kerja. Sebab buruh dan masyarakat menolak keberadaannya," kata Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10/2020).

Syaikhu menuntut penerbitan perpu karena melihat aksi demonstrasi buruh dan masyarakat sipil yang menolak UU Cipta Kerja.

Menurut dia, aksi unjuk rasa tersebut bisa dipahami. Pasalnya, kandungan UU Cipta Kerja secara materil dan formil banyak cacat dan merugikan masyarakat.

"UU Cipta Tenaga Kerj berdampak buruk bukan hanya kepada buruh dan pekerja, tetapi juga berdampak buruk ke sektor lingkungan hidup dan kedaulatan ekonomi kita," kata dia.

Ahmad Syaikhu menilai, UU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang tidak adil bagi nasib pekerja atau buruh Indonesia, serta lebih memihak kepentingan pemodal dan investor.

Hal tersebut, kata dia, tercermin dalam perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan pegusaha-pekerja, upah dan pesangon.

"UU ini lahir dari proses yang tidak demokratis dan tidak transparan! Sangat besar peluang terjadinya penyelewengan," ucapnya.

Syaikhu pun berharap pemerintah bisa mengakomodir aspirasi buruh dan koalisi masyarakat sipil. Ia juga menegaskan bahwa PKS sejak awal hingga pengesahan di Sidang Paripurna DPR menolak UU Cipta Kerja.

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pks Omnibus Law

Sumber : Tempo.Co

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top