Catatan Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo pun mencermati pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan sejumlah bakal pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
"Saya mengikuti situasi di lapangan, masih banyak pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan bakal pasangan calon," kata Kepala Negara.
Atas kondisi tersebut Presiden menegaskan pilkada harus dilakukan dengan tahapan normal baru sekaligus menegaskan kepada semua pihak bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah segala-segalanya.
Karena itu, Presiden mengajak penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan, penegak hukum, TNI/Polri, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.
Sehari (7/9) sebelumnya, Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna bertajuk "Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021" meminta agar para menteri Kabinet Indonesia Maju membuat langkah-langkah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di klaster perkantoran, keluarga dan pilkada.
"Hati-hati, saya perlu sampaikan yang namanya klaster kantor, klaster keluarga, hati-hati, yang terakhir juga klaster pilkada, hati-hati, agar ini selalu diingatkan," kata Jokowi dalam sidang kabinet yang diikuti langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.
Secara khusus, untuk klaster pilkada, Presiden meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis untuk memberikan tindakan tegas karena aturan main di pilkada sudah jelas di Peraturan KPU (PKPU)-nya.
"Jadi ketegasan saya kira Pak Mendagri dengan Bawaslu agar ini betul-betul diberi peringatan keras," kata Presiden.
Kekhawatiran pilkada 2020 menjadi klaster baru juga dikemukakan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.
Ia menyebut tahap persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 jangan sampai menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
"Persiapan Pilkada 2020 mulai mengkhawatirkan karena dari rangkaian kegiatan itu telah terdeteksi banyak kasus COVID-19. Pada hari Sabtu (5/9), dilaporkan bahwa tidak kurang dari 69 petugas Bawaslu Boyolali,Jawa Tengah, terkonfirmasi positif Covid-19," kata Bamsoet, panggilan akrabnya.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah (pemda) makin tegas menegakkan protokol kesehatan karena terus meningkatnya kasus COVID-19 dan proses persiapan Pilkada 2020 telah berlangsung.
