Ancam Keselamatan Warga
Selain IDI, organisasi sosial kemanusiaan yang bergerak untuk korban perang, konflik dan bencana alam yang bergerak dalam bidang kegawatdaruratan kesehatan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia ikut menyerukan perlunya kewaspadaan yang tinggi.
Melalui konferensi pers secara daring pada Kamis (1/10/2020) petang, Ketua Presidium MER-C dr Sarbini Abdul Murad didampingi anggota presidium dr Yogi Prabowo, Sp.OT dan dr Arief Rachman, Sp.Rad, organisasi itu mengingatkan kondisi yang ada.
MER-C menyatakan pandemi Covid-19 masih melanda dunia dan Indonesia. Kasus positif semakin bertambah dari hari ke hari hingga mencapai angka 300 ribu, dengan angka kematian akibat Covid-19 mencapai lebih dari 10.000.
"Hal ini harusnya membuat kita semua lebih berhati-hati menyusun langkah. Segala upaya pencegahan dilakukan untuk mengurangi transmisi penularan dan mencegah kematian, baik oleh pemerintah maupun masyarakat," kata Sarbini Abdul Murad.
Karena itu, kegiatan sehari-hari, mulai dari kegiatan pendidikan, keagamaan, bahkan bekerja dilakukan secara virtual.
Pilkada serentak yang akan diselenggarakan akhir 2020 mengancam keselamatan warga, meningkatkan risiko transmisi penularan Covid-19.
Kegiatan pilkada yang masih belum bisa dilakukan secara virtual bisa menimbulkan pengumpulan orang, baik kegiatan kampanye ataupun kegiatan pencoblosan itu sendiri.
"Masih segar dalam ingatan kita tentang penyelenggaraan Pilpres 2019 yang menimbulkan lebih dari 800 korban jiwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan ribuan yang jatuh sakit. Harga yang begitu mahal untuk sebuah risiko penyelenggaraan pesta demokrasi," kata Sarbini.
Banyak spekulasi berkembang mengenai penyebab kematian ratusan petugas KPPS, namun yang tampak kasat mata adalah faktor berat dan lamanya pekerjaan yang diemban oleh KPPS sehingga menyebabkan kesakitan dan kematian.
Situasi diperburuk dengan kesiapan penanganan medis yang kurang. Sistem rujukan kegawatdaruratan medis yang dipersiapkan belum mampu menangani para petugas KPPS yang mendadak sakit.
Banyak KPPS yang mengeluh sakit dada yang disinyalir sebagai gangguan jantung, lalu dibawa ke fasilitas kesehatan, seperti pukesmas atau bahkan tidak berobat, dan kemudian tidak berhasil diselamatkan karena fasilitas kesehatan tidak memiliki fasilitas memadai untuk menangani gangguan jantung.
Tidak adanya call center dan sistem ambulans yang bisa bergerak cepat apabila ada KPPS yang jatuh sakit juga menjadi faktor lainnya.
Kesimpulannya, sistem kegawatdaruratan medis yang dibangun belum siap.
MER-C menyoroti Pilkada Serentak 2020 yang akan melibatkan 600 ribu TPS sehingga berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19 di seluruh Indonesia.
MER-C menilai memaksakan penyelenggaraan pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, berpotensi menimbulkan korban yang signifikan.
Dalam hal ini MER-C menyebutkan dua hal penting, yaitu pertama, situasi pandemik yang belum menunjukkan tanda-tanda usai dan kedua, ketidaksiapan sistem rujukan kesehatan dan kegawatdaruratan.
Covid-19 yang sudah menginfeksi beberapa calon kepala daerah, ketua KPU dan petingginya seharusnya dijadikan peringatan dan sinyal bahwa pilkada harus ditunda.
