Bisnis.com, JAKARTA - Di depan Majelis Umum PBB China menyatakan targetnya menjadi negara netral karbon pada 2060. Hal itu mengindikasikan pengeluaran yang lebih tinggi untuk teknologi hijau dalam lima tahun ke depan.
Menurut perkiraan yang diterbitkan minggu ini oleh para analis di Sanford C. Bernstein & Co., China perlu menghabiskan total US$5,5 triliun atau sekitar US$180 miliar per tahun untuk mencapai tujuan tersebut pada 2050. Hal itu akan membutuhkan pemotongan drastis penggunaan bahan bakar fosil dan meningkatkan teknologi perbatasan untuk mengimbangi sisa emisi.
Presiden Xi Jinping mendesak semua negara untuk bekerja menuju pemulihan ekonomi yang lebih hijau dari pandemi Covid-19. Meskipun dia tidak menjelaskan secara rinci, pengumuman Xi menyiratkan bahwa emisi China harus turun tajam untuk mencapai nol bersih dalam waktu kurang dari 30 tahun setelah mencapai puncaknya pada 2030.
"Umat manusia tidak lagi mampu untuk mengabaikan peringatan berulang tentang alam dan menempuh jalan yang tidak terduga dalam mengekstraksi sumber daya tanpa berinvestasi dalam konservasi, mengejar pembangunan dengan mengorbankan perlindungan, dan mengeksploitasi sumber daya tanpa restorasi,” kata Xi dalam pidatonya, dilansir Bloomberg, Rabu (23/9/2020).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa China, negara terpadat di dunia dan pengguna energi terbesar, bersedia mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini kontras dengan keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menarik diri dari Perjanjian Paris, yang menyerukan pembatasan emisi bahan bakar fosil.
Xi tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai bagaimana janji China di bawah perjanjian Paris akan berkembang. Pengumumannya adalah bukti bahwa rencana lima tahun kepemimpinan ke depan akan berupaya untuk mempercepat penyebaran energi bersih.
Rencana untuk 2021-2025, yang akan diterbitkan pada Maret tahun depan, akan berusaha untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh batubara dengan kebutuhan untuk mengendalikan polutan yang merusak atmosfer. Pemerintah telah mencoba membatasi penggunaan bahan bakar fosil terkotor dalam beberapa tahun terakhir sambil meningkatkan produksi energi terbarukan.
Akibatnya, saat ini perusahaan berada di jalur yang tepat untuk memenuhi janjinya untuk emisi sektor kelistrikan yang mencapai puncaknya pada 2030.
"Meskipun detailnya masih sedikit saat ini, ini terlihat seperti langkah maju yang sangat signifikan," kata Richard Black, direktur Unit Intelijen Energi dan Iklim.
Dia menegaskan, China bukan hanya penghasil emisi terbesar di dunia, tetapi juga pemodal energi dan pasar terluas.
Pejabat Eropa diperkirakan menekan China untuk memperkuat sasaran iklimnya pada pertemuan tingkat tinggi. Uni Eropa menginginkan emisi gas rumah kaca China mencapai puncaknya pada 2025, bukan 2030.
Blok itu juga ingin China berhenti membangun pembangkit listrik tenaga batu bara di dalam negeri dan menggelontorkan pendanaan di luar negeri.
"Enam tahun lalu, rahasia kesepakatan iklim AS-China mengejutkan dunia. Janji iklim Xi Jinping adalah langkah diplomatik berani yang menunjukkan kemauan politik yang jelas dan keinginan maksimal untuk membedakan sikap iklim China dengan AS," kata Li Shuo, pejabat senior kebijakan iklim di Greenpeace Asia Timur.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
