Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI per hari ini, 14 September 2020 telah resmi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 14 hari ke depan.
Ini merupakan PSBB kedua yang diterapkan Anies Baswedan.
Lalu seperti apa respons dan masukan dunia usaha mengenai PSBB total kedua ini?
1. Rosan Roeslani
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Rosan P. Roerslani PSBB total ini merupakan tantangan besar bagi pengusaha. Sebab, pemberlakuan PSBB akan memberikan efek tekanan bagi industri.
“Ini very challenging untuk dunia usaha, gimana menavigasi, beradaptasi, berkreasi, dan berinovasi sehingga bisa bertahan dan mengakselerasi pertumbuhan meski di tengah tekanan,” ujar Rosan dalam Rakornas Kadin, Kamis, 10 September 2020, sehari setelah Anies mengumumkan PSBB.
Meski demikian, Rosan mengatakan pengusaha harus tetap menjaga optimisme untuk menjaga stabilitas pasar. Sebab, ia meyakini langkah-langkah pemerintah untuk menyusun program pemulihan ekonomi nasional atau PEN telah menampung aspirasi dari pelbagai sektor. “Kami apresiasi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah,” ujar Rosan.
2. Shinta Kamdani
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Kamdani angkat bicara soal Pemerintah DKI Jakarta soal pengetatan PSBB melalui operasi yustisi sampai ke perkantoran. Ia meminta agar pengawasan dan penindakan nantinya tidak dilakukan secara semena-mena.
"Kalau ke perkantoran mau ada pengawasan boleh saja dicek, tapi jangan di-abuse. Jangan kemudian wewenang dimanfaatkan seakan semua salah," ujar Shinta kepada Tempo, Sabtu, 12 September 2020.
Ia menuturkan apabila nanti akan ada pengawasan dan bahkan penindakan, harus jelas kesalahan apa yang dilakukan oleh pelaku usaha. Menurut dia, kalau pun ada kesalahan sebaiknya pertama-tama diberi peringatan dulu untuk kemudian diperbaiki. Sehingga tidak langsung ditindak, seperti diberi denda atau dicabut izin usahanya.
3. Roy Nicholas Mandey
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pelaku Ritel Indonesia atau Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan kondisi bisnis sebenarnya sudah mulai pulih perlahan. Pemulihan ini terjadi di masa new normal, atau saat berlakunya PSBB transisi.
Kondisi ini terlihat dari perbaikan pada Indeks Penjualan Rill (IPR) yang diumumkan Bank Indonesia. IPR naik dari minus 17,1 persen year-on-year (yoy) pada Juni 2020 menjadi minus 12,3 persen yoy pada Juli 2020.
Roy mengakui kasus Covid-19 naik. Menurut dia, kelompok usaha sudah mencoba menerapkan protokol kesehatan, tapi masyarakat memang susah disiplin. Untuk itu, Ia menyarankan agar PSBB total kedua ini bisa diterapkan lebih ketat dalam mendisiplikan warga.
Salah satunya sanksi bagi warga yang tidak patuh memakai masker. "Kalau perlu ditahan di Polsek," kata Roy.
4. Erwin Aksa
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa mendukung PSBB total kedua di Jakarta. Sebab, tingkat penularan atau infection rate Covid-19 di wilayan ini masih tinggi.
"Jakarta harus 40 ribu tes Covid-19 per hari. Karena itu Jakarta mesti lockdown menurut saya," kata Erwin dalam diskusi virtual, Sabtu, 12 September 2020.
Secara keseluruhan nasional, kata dia, Indonesia masih tidak bisa membuka ekonomi atau kegiatan sosial begitu cepat tanpa mengontrol infection rate. Kalau infection rate bisa turunkan, baru Indonesia bisa kembali membuka ekonomi dan kegiatan sosial.
Dia melihat Indonesia tidak memiliki kapasitas tes yang cukup. Bahkan, masih sangat rendah dibanding negara lain.
Saat ini, hanya bisa dilakukan pengetesan sekitar 35 ribu dengan jumlah penduduk 260 juta orang di seluruh Indonesia. Sedangkan di New York City bisa melakukan testing 65 ribu per hari untuk penduduk 19 juta. "Jadi kita bisa bayangkan rasio testing itu," ujarnya.
5. Budi Hartono
Tak hanya itu, pemilik Grup Djarum yang juga merupakan orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Surat itu berisi tanggapannya atas PSBB total kedua di Jakarta.
Surat tersebut diunggah dalam postingan Instagram Peter F Gontha, Mantan Duta Besar Polandia. Peter menyebutkan bahwa Budi Hartanto mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada bulan ini.
Dalam surat itu, Budi menilai keputusan memberlakukan PSBB itu tidak tepat dan tidak efektif untuk menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta. Terbukti, dari lampiran chart suatu negara yang berhasil dalam menurunkan tingkat infeksi melalui measure circuit breaker.
"Di Jakarta, meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik," demikian tertulis dalam surat Budi Hartono.
Terkait kapasitas rumah sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi, menurut Budi Hartono, karena pemerintah daerah atau pemerintah pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.
Ia lalu menyarankan pemerintah Indonesia meniru Singapura dengan membangun rumah sakit darurat di Port Singapore. RS dibangun dengan kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis.
