Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Erick Thohir: Jangan Sampai Pilkada Jadi Kegagalan Penanganan Corona

Upaya untuk menekan kasus Covid-19 menjadi tanggung jawab semua pihak baik KPU, Bawaslu maupun para kontestan Pilkada.
Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Optimis Bangkit dari Pandemi di Jakarta, Sabtu (15/8/2020)./Kominfo
Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Optimis Bangkit dari Pandemi di Jakarta, Sabtu (15/8/2020)./Kominfo

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir meminta agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tak menghalangi penanganan virus Corona (Covid-19).

"Tolong dipastikan, bahwa suksesnya Pilkada jangan menjadi kegagalan penanganan Covid-19. Karena tidak ada artinya, sukses pilkada tetapi penanganan Covid gagal," kata Erick melalui keterangan resmi, Kamis (10/9/2020).

Komentar itu diutarakannya saat mengisi acara Pencanangan Operasi Yustisi Masker dan Pilkada 2020 yang Aman dan Damai di Polda Metro Jaya siang tadi.

Dia mengatakan pemerintah saat ini terus berupaya menekan angka kasus positif dan fatality rate agar berangsur membaik. Menurutnya, upaya untuk menekan kasus Covid-19 menjadi tanggung jawab semua pihak baik KPU, Bawaslu maupun para kontestan Pilkada.

Selain itu, Erick juga meminta para kontestan mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga fatality rate di tengah-tengah masyarakat, meskipun sedang bersaing dalam kontestasi Pilkada.

“Ini tanggung jawab bersama, dan pemimpin sejati adalah pemimpin yang bertanggung jawab pada masyarakat,” ujarnya.

Adapun, fatality rate Indonesia dinilai membaik dari 9 persen pada April menjadi turun 4 persen pada Agustus. Kendati begitu dibandingkan grafik rata-rata dunia, kasus di Indonesia masih lebih tinggi.

Lebih lanjut, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berikut masyarakatn diimbau menjaga agar penyebaran Covid-19 terkendali dan tren kesembuhan terus membaik.

Adapun melalui Operasi Yustisi, TNI - Polri bersama pemerintah daerah, didukung KPU, Bawaslu, tokoh agama, dan masyarakat akan menegakkan disiplin protokol kesehatan hingga ke desa-desa dan kelurahan.

Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa 83.000 titik yang tersebar di kelurahan dan desa menjadi ujung dari penyelesaian masalah. Pemerintah daerah harus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan didukung penuh oleh KPCPEN dengan prioritas pada kesehatan.

"Jadi prioritas komite jelas, Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia tumbuh dengan urutan prioritas yang jelas. Indonesia sehat yang utama, kalau tidak sehat, maka tidak bekerja, kalau tidak bekerja, tidak tumbuh," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rayful Mudassir
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper