Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dorong Pemulihan Ekonomi, Jokowi Minta Penyaluran Bansos Dipercepat

Presiden Jokowi menugaskan Menko PMK Muhadjir Effendy untuk terus memantau perkembangan dan mempercepat penyaluran bansos.
Warga di Kabupaten OKI, Sumsel menerima bantuan langsung tunai dana desa dari pemerintah. istimewa
Warga di Kabupaten OKI, Sumsel menerima bantuan langsung tunai dana desa dari pemerintah. istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dipercepat. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Untuk pemulihan ekonomi, sekali lagi untuk sekma cash transfer bantuan langsung tunai ke masyarakat dipercepat," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas laporan komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8/2020).

Presiden juga menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy untuk terus memantau perkembangan dan mempercepat penyaluran BLT Dana Desa, bantuan sosial tunai, dan bantuan pangan non-tunai (BNPT).

Selain itu, pada hari ini, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah juga akan memberikan bantuan presiden (Banpres) produktif. Selain itu, dalam waktu dekat ini juga segera direalisasikan subsidi gaji untuk pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga meminta agar persoalan mengenai pendataan agar segera dituntaskan. Pasalnya, persoalan tersebut menyebabkan hambatan pada realisasi penyaluran sejumlah program bantuan.

"Yang paling banyak bermasalah ini adalah urusan data. Sehingga ini yang menghambat kita, diharapkan pada Agustus ini hingga Pertengahan September sudah selesai sehingga bisa mengungkit growth kita," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyatakan realisasi pemberian dana bantuan sosial (bansos) untuk tiga program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Khusus Bantuan Sosial Tunai dan Non-tunai telah mencapai Rp72 triliun.

Bantuan tersebut disalurkan kepada 29 juta keluarga miskin atau 118 juta penduduk yang tergolong dalam desil satu hingga empat.

"Penting untuk mengejar serapan sebanyak-banyaknya pada program-program besar," kata Budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper