Bisnis.com, JAKARTA - Pagu anggaran belanja Kementerian Sosial mengalami penurunan dari Rp134 triliun pada 2020 menjadi Rp92,8 triliun.
Anggaran Kemensos beberapa kali mengalami penambahan untuk menangani dampak Covid-19 hingga menyentuh Rp134 triliun. Semula, dana sebelum pandemi hanya Rp62,7 triliun untuk tahun anggaran 2020.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan bahwa anggaran 2021 mengalami penyesuaian seiring dengan upaya pemerintah mengendalikan dampak perekonomian pascapandemi Covid-19.
Dia mengatakan terdapat beberapa program khusus untuk sementara tindak dilanjutkan pada tahun depan. Namun program reguler seperti program keluarga harapan, kartu sembako dan bantuan sosial tunai masih berlanjut.
Dari total pagu anggaran yang diberikan, 92 persen di antaranya adalah belanja bantuan sosial. Sisanya anggaran digunakan untuk pegawai dan pengadaan barang.
Adapun program keluarga harapan (PKH) masih menargetkan 10 juta penerima dengan komponen yang sama dengan anggaran Rp28,71 triliun.
Baca Juga
“Arahan Presiden akan kami sempurnakan juga dalam rangka mambantu penanggulangan stunting yang jadi salah satu major projek pemerintah,” katanya saat konferensi pers nota keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).
Selain itu, anggaran Rp45,12 triliun akan dibelanjakan untuk kartu sembako bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Adapun, program ini akan mengalami peningkatan nilai sembako dari Rp150.000 per penerima per bulan menjadi Rp200.000 per penerima per bulan.
“[Kartu Sembako] akan kita teruskan untuk menjaga daya beli untuk memastikan konsumsi tetap terjaga khususnya di pandemi,” katanya.
Selain itu, bantuan sosial selama 6 bulan juga akan diteruskan oleh Kementerian Sosial. Namun nilai bantuan tunai turun dari Rp300.000 per penerima per bulan menjadi Rp200.000 per penerima per bulan selama 6 bulan.
Pagu anggaran bantuan sosial yang akan disediakan untuk bansos tunai sekitar Rp12 triliun dengan indeks target 10 juta penerima.
Di sisi lain, Kemensos juga akan meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan anggaran Rp1,36 triliun. Secara spesifik Mensos menyebut akan memperluas cakupan DTKS menuju reintegrasi sosial dengan cakupan sekitar 60 persen rumah tangga atau sekitar 42,8 juta rumah tangga.
“DTKS sebagai data titik sentral program perlindungan sosial, sebagai implementasi satu data Indonesia, di mana Kemensos sebagai wali data untuk pengelolaan data kemiskinan,” ujarnya.
