Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Gibran Jokowi Ikut Pilkada Solo 2020, PDIP: Dinasti Politik Sudah Tidak Pas

Alex mengatakan tak ada satu pun manusia di dunia yang bisa memilih lahir sebagai siapa. Maka dari itu, ia berpendapat publik tak berhak menjustifikasi seseorang, karena anak seorang pemimpin atau pengusaha.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 31 Juli 2020  |  10:27 WIB
Bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kiri) berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa resmi mendapat rekomendasi PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo pada Pilkada serentak Desember mendatang. ANTARA FOTO - Mohammad Ayudha
Bakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kiri) berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa resmi mendapat rekomendasi PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo pada Pilkada serentak Desember mendatang. ANTARA FOTO - Mohammad Ayudha

Bisnis.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Alex Indra Lukman, menilai istilah dinasti politik sudah tidak pas.

Dia beralasan, istilah dinasti merujuk pada sesuatu yang sifatnya warisan.

 "Kata itu sendiri dalam zaman demokrasi sekarang sudah tidak pas," kata Alex dalam acara diskusi Ngobrol @Tempo, Kamis (39/7/2020).

Alex mengatakan tak ada satu pun manusia di dunia yang bisa memilih lahir sebagai siapa. Maka dari itu, ia berpendapat publik tak berhak menjustifikasi seseorang, karena anak seorang pemimpin atau pengusaha.

Hal ini disampaikan Alex menanggapi polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilkada Solo 2020.

PDIP banyak disorot lantaran dianggap memberi ruang terhadap politik dinasti lewat pencalonan Gibran.

Menurut Alex, partai politik bergerak sesuai yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Ia mengatakan tak ada satu pasal pun dalam konstitusi menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih.

"Partai politik sebagai wadah untuk menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan bangsa ini wajib kemudian memfasilitasi itu," kata Ketua DPD PDIP Sumatera Barat ini.

Alex mengatakan pencalonan Gibran dari PDIP sudah sesuai prosedur dan mekanisme partai. Kendati Gibran sebelumnya tak bisa mendaftar lewat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Surakarta, mekanisme partai memungkinkan pendaftaran lewat Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat.

Gibran pun kemudian mendaftar lewat DPD PDIP Jawa Tengah.

"Jadi secara administrasi peraturan partai tidak ada yang dilanggar," kata Alex.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi pdip Gibran Rakabuming Raka Pilkada 2020

Sumber : Tempo.Co

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top