Bisnis.com, JAKARTA — Politikus Senayan memprediksi tingkat penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 akan semakin meningkat manakala krisis kesehatan pandemi Covid-19 teratasi.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPI), sebanyak 63,1% masyarakat menilai Pilkada 2020 sebaiknya ditunda. Hanya 34,3% publik yang berpendapat pelaksanaan pesta demokrasi daerah itu berlangsung sesuai jadwal.
Survei IPI berlangsung pada 13—16 Juli 2020 melalui wawancara telepon dengan 1.200 responden se-Indonesia yang memiliki hak pilih. Marjin kesalahan rata-rata dari survei sebesar +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung memaklumi persepsi mayoritas masyarakat tersebut. Menurut dia, pandangan publik saat ini lebih disebabkan kekhawatiran atas krisis kesehatan.
"Suatu saat dimensi politik terkena dampak kalau kita tak bisa mengkondisikan kesehatan dengan baik," katanya dalam acara rilis survei IPI secara daring, Selasa (21/7/2020).
Pergeseran sikap masyarakat masih dimungkinkan karena persepsi bisa berubah dalam tempo relatif cepat. Survei IPI, misalnya, memotret pergeseran prioritas masyarakat dari kesehatan ke ekonomi dalam kurun Mei-Juli 2020.
Doli Kurnia mengklaim pelaksanaan Pilkada 2020 dapat menstimulus roda perekonomian. Kontestasi tahun-tahun sebelumnya menunjukkan konsumsi dan belanja meningkat.
"Itu pasti akan menggerakkan ekonomi masyarakat secara langsung," ujar politikus Partai Golkar ini.
Di acara yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Pilkada 2020 tetap dapat digelar sembari menerapkan protokol kesehatan. Apalagi, sejumlah negara terbukti sanggup melaksanakan pemilihan umum di tengah pandemi COVID-19.
"Singapura berhasil, Amerika Serikat juga melanjutkan," katanya.
Hasil survei IPI sebenarnya mengejutkan bagi Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi. Karena itu, dia mendorong pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat meyakinkan publik bahwa Pilkada 2020 aman.
Di antara responden yang mengharapkan Pilkada 2020 sesuai jadwal, sebanyak 78,1% memandang pemilihan tetap menggunakan bilik suara. Namun, terdapat 18,1% responden yang mengusulkan pemilihan berbasis elektronik.
"Pada kelompok yang setuju Pilkada 2020 tetap dilaksanakan Desember, mayoritas lebih menyukai kegiatan kampanye terbuka sebagaimana biasanya," ujar Burhanuddin.
Pilkada 2020 diselenggarakan secara serentak di 270 daerah. Sebanyak sembilan provinsi menggelar pemilihan gubernur, 224 kabupaten melaksanakan pemilihan bupati, dan 37 kota menghelat pemilihan wali kota.
Semula, pencoblosan Pilkada 2020 direncanakan pada September. Namun, Perpu No. 2/2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perpu Pilkada) menggeser jadwal ke 9 Desember menyusul pandemi Covid-19.
