Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Indonesia sudah menjerit dengan kondisi ekonomi akibat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, tetapi aspek kesehatan tidak boleh diabaikan dalam rangka meredam penularan Covid 19.
Hanya dalam tempo 2 bulan, preferensi masyarakat dalam memandang krisis selama pandemi berubah cukup drastis. Dari kesehatan sebagai krisis utama menjadi ekonomi sebagai masalah teratas untuk diatasi.
Indikator Politik Indonesia (IPI) mendapati bahwa sebanyak 47,9% masyarakat memandang penanganan masalah perekonomian harus menjadi prioritas pemerintah. Sementara itu, sebanyak 45% publik mendorong pemerintah memprioritaskan persoalan kesehatan.
Survei IPI berlangsung pada 13—16 Juli 2020 melalui wawancara telepon dengan 1.200 responden se-Indonesia yang memiliki hak pilih dan dipilih secara acak. Marjin kesalahan rata-rata dari survei sebesar +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Ketika melakukan survei pada Mei 2020, IPI menemukan masalah kesehatan masih didahulukan masyarakat ketimbang ekonomi. Ketika itu, sebanyak 60,7% responden meminta pemerintah menggarap kesehatan, berbanding 33,9% yang meminta fokus pada ekonomi.
“Ada perbedaan tajam dari Mei ke Juli. Padahal ada peningkatan kasus corona pada saat yang sama,” kata Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei secara daring, Selasa (21/7/2020).
Saat ini, sebanyak 69,2% masyarakat Indonesia memandang kondisi ekonomi nasional tengah tidak baik. Tiga dari empat orang Indonesia juga melaporkan penurunan pendapatan gara-gara pandemi.
Perubahan itu menggiring permintaan relaksasi PSBB. Sebanyak 60,6% masyarakat menilai PSBB sudah cukup atau bisa dihentikan agar roda ekonomi kembali berputar. Padahal, hanya 43,1% publik yang memikirkan hal tersebut dalam survei 2 bulan sebelumnya.
“Masyarakat sudah pada titik frustasi dengan kebijakan stay at home,” ujar Burhanuddin.
Menanggapi perubahan sikap itu, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Jakarta Erlina Burhan mengingatkan kembali bahwa kondisi kesehatan setelah relaksasi PSBB justru semakin memburuk. Pelonggaran membuat aktivitas di lokasi keramaian semakin meningkat sehingga kasus pun kian melonjak.
“Banyak masyarakat meminta ekonomi digulirkan. Barangkali ini ada pengetahuan tentang transmisi penyakit yang tidak dipahami,” katanya dalam kesempatan yang sama.
Meski demikian, Erlina pun memaklumi keingin mayoritas publik yang mengalami tekanan ekonomi. Tak pelak lagi, pengetatan protokol kesehatan harus diambil agar penularan tidak semakin menjadi-jadi.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mempertimbangkan hasil survei saat mengambil kebijakan. Meski demikian, pemerintah tidak akan meninggalkan kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi.
Senin (20/7/2020), Presiden Jokowi meneken Perpres No. 82/2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.
“Bagi PDIP [penanganan] ekonomi dan kesehatan satu kesatuan,” kata Hasto.
Kubu oposisi pun mendukung penerbitan Perpres 82/2020. Namun, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengharapkan personalia komite bentukan Presiden Jokowi menjaga soliditas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
