Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemendagri Dorong Pemda Munculkan Inovasi Pelayanan Publik Pascapandemi

Plt. Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan inovasi tersebut akan cukup penting dimiliki pemerintah daerah terlebih setelah pandemi Covid-19 usai.
Pekerja perempuan memproduksi alat pelindung diri sebuah perusahaan garmen saat kunjungan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (1/7/2020). Kunjungan Menaker tersebut guna memastikan pekerja perempuan pada sektor industri tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif serta untuk mengecek fasilitas laktasi dan perlindungan kesehatan bagi pekerja terutama saat pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Pekerja perempuan memproduksi alat pelindung diri sebuah perusahaan garmen saat kunjungan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (1/7/2020). Kunjungan Menaker tersebut guna memastikan pekerja perempuan pada sektor industri tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif serta untuk mengecek fasilitas laktasi dan perlindungan kesehatan bagi pekerja terutama saat pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah menunjukkan inovasi pelayanan publik di masa dan pascapandemi Covid-19.

Plt. Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan inovasi tersebut akan cukup penting dimiliki pemerintah daerah terlebih setelah pandemi Covid-19 usai.

"Ini perlu dilakukan daerah, ini sangat penting terutama pascapandemi Covid-19 khususnya bagaimana jenis pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dapat berdasarkan protokol kesehatan,” katanya melalui keterangan resmi Rabu (15/7/2020).

Beberapa waktu lalu Kemendagri sempat mengadakan lomba inovasi pelayanan publik di masa pandemi. Upaya itu merupakan salah satu acuan membangun pelayanan daerah kian lebih baik.

Pemerintah, kata dia, menargetkan inovasi yang ditunjukan daerah termasuk pelayanan publik berdasarkan protokol kesehatan, menjadi gerakan serentak tingkat nasional.

"[Inovasi] ini sebagai gerakan nasional untuk melaksanakan protokol kesehatan di seluruh pemda,” ujarnya.

Di sisi lain, dia mendorong partisipasi masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik berbasis protokol kesehatan.

Dia menerangkan, partisipasi dan aspirasi masyarakat di daerah pascacovid-19 perlu ditampung kemudian diakomodir berdasarkan kemampuan Pemda hingga menjadi sebuah inovasi bersama.

"Ada kolaborasi, kemudian prosesnya dilakukan, misalnya bagaimana melibatkan masyarakat, outputnya berikan informasi kepada msyarakat hasil dari pembangunan, dalam hal ini akan adanya satu good governance antara pemerintah dan masyarakat, ini terutama misalnya untuk menciptakan satu pondasi terciptanya pembangunan,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rayful Mudassir
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper