Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Covid-19 Dipandang Konspirasi, Pemerintah Gencarkan Sosialisasi

Sosialisasi yang efektif akan melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari antropolog, sosiolog, psikolog, hingga para ulama di seluruh daerah.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 13 Juli 2020  |  12:27 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja BNPB tahun 2020. ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja BNPB tahun 2020. ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah hendak meningkatkan upaya sosialisasi Covid-19 agar masyarakat disiplin terhadap protokol kesehatan. Satu yang menjadi tantangan adalah sejumlah pihak yang mengaggap Covid-19 sebuah konspirasi.

“Padahal kita semua sudah tahu, bahwa korban jiwa di tanah air sudah melampaui angka 3.500. Bahkan di dunia sudah melampaui angka 550.000 jiwa. Jadi ini nyata,” kata Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin (13/7/2020).

Doni mengatakan sosialisasi yang efektif akan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Para antropolog, sosiolog, psikolog, hingga para ulama di seluruh daerah akan menjadi corong untuk menyampaikan edukasi mengenai Covid-19 dan protokol kesehatan yang perlu dilakukan.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Dia mengatakan bahwa hal tersebut akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal agar mudah ditangkap dan dipahami masyarakat.

“Karena itu keterlibatan para ilmuwan terutama ilmuwan sosial seperti antropologi, sosiologi, dan kependudukan, juga perguruan tinggi harus diminta terlibat, termasuk tokoh tokoh pemuka agama agar sosialiasi pesan-pesan tentang penanggulangan Covid betul-betul bisa diterima,” katanya.

Selain itu, kata Muhadjir, Presiden Joko Widodo membuka opsi untuk mempertegas sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di tempat umum. Hal ini karena rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kedisiplinan masyarakat.

“Bagaimana legal standingnya masih akan dibahas lebih lanjut oleh pihak kementerian/lembaga terkait. Intinya presiden melihat himbauan sosialisasi, dipandang belum cukup tanpa ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran terutama yang melanggar protokol kesehatan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin (13/7/2020).

Menko menilai hal tersebut menjadi indikasi betapa masih tingginya risiko penularan Covid-19 saat ini. Dia pun meminta masyarakat memahami hal tersebut.

Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19, sejak 8 Juli hingga 12 Juli 2020, penambahan kasus Covid-19 per hari melesat menjadi lebih dari 1.500 orang. Secara berututan, pasien baru per hari sebanyak 1.853 orang, 2.657 orang, 1.611 orang, 1.671 orang, dan 1.681 orang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona covid-19
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top