Bisnis.com, JAKARTA - Baru 103 kabupaten atau kota atau 20 persen dari total 514 kabupaten dan kota, yang aktif melakukan pembaharuan data ihwal penduduk miskin di daerah terkait dengan validasi data penyaluran bantuan sosial akibat pandemi Covid-19.
Ketua Komisi VIII Yandri Susanto membeberkan masih ada 411 kabupaten atau kota (sekitar 80 persen) yang belum melakukan pembaharuan data penduduk miskin di daerah masing-masing.
“Maka tidak salah atau aneh kalau kita mendengar dari media sosial, berita-berita dan informasi langsung ketika kunjungan kerja masih banyak data yang tumpang tindih dan penyaluran bansos tidak tepat sasaran,” kata Yandri saat membuka Rapat Kerja Dengan Menteri Sosial, Dalam Negeri, Desa PDTT, PPN dan Menteri Keuangan pada Rabu (1/7/2020).
Misalkan, dia mencontohkan, terdapat 2.000 data orang yang menerima bantuan sosial tidak bisa dikonfirmasi alamat dan tempat tinggalnya di Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, dia menegaskan, perlu adanya satu data kemiskinan untuk memverifikasi dan validasi data kemiskinan secara nasional dan terkoorinasi dengan baik antara lembaga dan kementerian.
“Perlu adannya SKB untuk memastikan tidak ada wali kota, bupati, gubernur hingga desa yang tidak fokus dengan data kemiskinan dan indikatornya harus sama termasuk BPJS. Data BPJS juga tidak sinkron berapa triliun uang rakyat yang tidak tepat sasaran,” kata dia.
Center of Reform on Economics (CORE) memproyeksikan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan akibat Covid-19 bisa bertambah 5,1 juta hingga 12,3 juta pada kuartal II/2020 ini.
Dalam skenario pertama, penduduk miskin bisa bertambah 5,1 juta dengan asumsi penyebaran Covid-19 semakin luas pada Mei 2020 tetapi tidak sampai memburuk sehingga PSBB hanya diterapkan pada kota-kota tertentu saja.
"Total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 30,8 juta orang atau 11,7 persen dari total penduduk Indonesia," kata ekonom CORE Akhmad Akbar Susamto, Selasa (5/5/2020).
Dalam skenario yang lebih berat, jumlah penduduk miskin bisa bertambah 8,25 juta orang bila Covid-19 menyebar luas dan PSBB diterapkan pada banyak wilayah di Jawa dan beberapa kota luar pulau Jawa. Dengan skenario ini, jumlah penduduk miskin bakal mencapai 33,9 juta orang atau 12,8 persen dari total penduduk Indonesia.
Dalam skenario yang paling berat, penduduk miskin berpotensi bertambah hingga 12,2 juta orang dengan asumsi Covid-19 tidak terbendung penyebarannya dan kebijakan PSBB ditetapkan secara luas baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa.
