Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PAN Tak Bisa Terima Alasan Rendahnya Serapan Anggaran Kemenkes

Pandemi Covid-19 tidak jelas akan sampai kapan berakhirnya, sehingga tidak pantas dijadikan alasan.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 30 Juni 2020  |  13:38 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. - Antara
Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan alasan Kementerian Kesehatan yang menyebut bahwa rendahnya penyerapan anggaran adalah akibat wabah Covid-19 tidak bisa diterima.

Menurutnya, bagaimanapun juga, pandemi Covid-19 tidak jelas akan sampai kapan berakhirnya, sehingga tidak pantas dijadikan alasan.

“Kalau tidak berakhir sampai akhir tahun, lalu apakah anggaran-anggaran yang ada dibiarkan tidak terserap? Lalu untuk apa pembahasan anggaran tahun 2021?” ujarnya, Selasa (30/6/2020).

Saleh malah mempertanyakan apakah kementerian itu  tidak cukup memakai dana sisa yang tidak terpakai di tahun 2020.

Saat ini serapan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada APBN Tahun 2020 masih rendah dan berada pada posisi 47 persen. Itu pun serapan terbanyak untuk anggaran BPJS Kesehatan.

Karena itu, politisi PAN itu menilai Kemenkes masih menyisakan banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan.

 “Masih ada 53 persen lagi yang belum terserap. Dan dari 47 persen yang terserap, kelihatannya malah yang paling banyak diserap justru adalah anggaran BPJS Kesehatan. Itu artinya, masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan oleh Kemenkes,” kata Saleh.

Dia mengapresiasi Presiden Jokowi yang mengingatkan hal ini kepada Menteri Kesehatan Agus Terawan Putanto. Apa yang disampaikan presiden, katanya, juga menjadi perhatian Komisi Kesehatan yang bernaung di bawah Komisi IX DPR.

Dalam dua kali rapat kerja terakhir, persoalan penyerapan jadi perbincangan hangat. Selain itu, legislator asal Sumatra Utara itu menerima laporan bahwa insentif tenaga medis yang menangani Covid-19 belum dibayarkan secara keseluruhan.

“Sampai sejauh ini, baru dibayarkan sekitar 40 persen. Sementara untuk yang 60 persen lagi masih menunggu verifikasi data dari daerah,” katanya.

Karena itu apa yang disampaikan presiden tersebut sangat serius.

“Buktinya, pidato beliau ini sengaja dipublikasikan melalui akun resmi Sekretariat Presiden. Ini menandakan bahwa Presiden ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa beliau peduli dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Terutama terkait dengan persoalan Covid-19 dan ekonomi masyarakat,” katanya.

 Dia khawatir kalau penyerapannya rendah maka uang tentu tidak akan beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat otomatis akan turun. Akibatnya, akan terjadi krisis seperti yang dikhawatirkan Presiden Jokowi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi kemenkes covid-19
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

BisnisRegional

To top