Bisnis.com, JAKARTA – Lebih dari 1.600 karyawan Google meminta Chief Executive Officer Sundar Pichai mengakhiri penjualan teknologi perusahaan kepada aparat penegakan hukum.
Para karyawan mengatakan bahwa pengakhiran kerja sama tersebut sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap gerakan melawan kebrutalan polisi.
Dalam surat yang ditandatangani kepada Pichai, para pekerja mengutip kontrak perangkat lunak dengan departemen kepolisian di pinggiran kota New York dan beberapa investasi Google yang bertentangan dengan sikap perusahaan Alphabet Inc. terhadap rasisme dan kekerasan polisi.
Pekan lalu, Pichai mengumumkan bahwa perusahaannya menyiapkan paket senilai US$175 juta untuk bisnis dan pencari kerja kulit hitam menyusul kematian George Floyd di Minneapolis dan protes antirasisme.
"Kami masih harus menempuh jalan panjang untuk mengatasi rasisme, tetapi untuk memulainya, kita seharusnya tidak berada dalam bisnis mengambil untung dari kepolisian yang rasis," kata surat karyawan Google tersebut, seperti dikutip Bloomberg.
Setelah surat itu diterbitkan, Google merilis pernyataan yang mengatakan perusahaan tidak akan menyetujui tuntutannya.
Baca Juga
"Kami telah lama menerapkan persyaratan untuk platform komputasi yang tersedia secara umum seperti Gmail, G Suite dan Google Cloud Platform, dan produk-produk ini akan tetap tersedia untuk digunakan pemerintah dan otoritas lokal, termasuk departemen kepolisian," kata seorang juru bicara dalam email.
"Kami berkomitmen membuat perbedaan yang berarti untuk memerangi rasisme sistemik, dan karyawan kami telah membuat lebih dari 500 saran produk dalam beberapa pekan terakhir dan kami tengah meninjaunya," kata pernyataan tersebut.
Beberapa perusahaan teknologi besar lainnya baru-baru ini mengatur ulang kemitraan dengan polisi. Amazon.com Inc. menangguhkan penjualan sistem pengenalan wajah untuk penegakan hukum selama setahun.
Sementara itu, Microsoft Corp mengatakan tidak akan menawarkan teknologi sampai pemerintah mengaturnya. Google berhenti menawarkan layanan pengenalan wajah pada tahun 2018.
Google telah mengikuti langkah kedua saingannya tersebut dalam penjualan teknologi cloud ke lembaga pemerintah. Salah satu kontrak terbesar Google dengan kepolisian adalah kerja sama dengan departemen di Clarkstown, sekitar 64 km utara New York City, untuk penggunaan Gmail, Google Drive, dan layanan G Suite lainnya.
Dalam surat kepada Pichai, staf Google mengutip gugatan dari kelompok Black Lives Matter pada tahun 2017 terhadap Clarkstown dan departemen kepolisiannya bahwa petugas mengawasi para pengunjuk rasa secara ilegal.
