Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Proses Hukum Dinilai Janggal, Novel: Harusnya Presiden Terganggu

Selain meragukan kedua terdakwa, Novel juga melihat banyak manipulasi dan ketidakberimbangan yang dilakukan penyidik hingga jaksa penuntut umum.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 16 Juni 2020  |  09:51 WIB
Penyidik KPK Novel Baswedan bersiap menjadi saksi dalam sidang kasus merintangi penyidikan perkara korupsi dengan terdakwa Lucas di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/1/2019). - ANTARA/Hafidz Mubarak A
Penyidik KPK Novel Baswedan bersiap menjadi saksi dalam sidang kasus merintangi penyidikan perkara korupsi dengan terdakwa Lucas di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/1/2019). - ANTARA/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dinilai seharusnya merasa terganggu karena penegakan hukum di Indonesia tidak sesuai harapan.

Hal itu diungkapka Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, khususnya merujuk pada fakta dua terdakwa penyiraman air keras kepada dirinya hanya dituntut hukuman satu tahun penjara.

Novel mengatakan hal itu itu menujukkan bahwa sistem hukum di negara ini compang-camping.

"Saya tahu Pak Presiden beliau berkepentingan membangun semua hal di negara kita, termasuk membangun hukum, perbaikan sistem hukum. Tentunya ia akan terganggu melihat fakta di lapangan, bahwa penegakan hukumnya compang camping," kata Novel dalam diskusi Ngobrol Tempo, Senin (15/6/2020).

Novel mengatakan banyak masalah dalam kasus peradilannya sejak awal. Selain meragukan kedua pelaku yang saat ini menjadi terdakwa, yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, Novel juga melihat banyak manipulasi dan ketidakberimbangan yang dilakukan oleh penyidik hingga jaksa penuntut umum.

Bahkan terakhir, Rahmat dan Ronny hanya dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa. Jaksa dinilai tak mengakomodir Novel sebagai korban, yang meyakini tindakan serangan itu merupakan upaya pembunuhan berencana atau penganiayaan berat.

Sebagai negara yang menganut presidensial, Novel mengatakan sudah seharusnya dia bisa menanyakan hal ini kepada Jokowi sebagai pemegang kekuasaan pertama.

Jika Jokowi memang ingin membangun sistem peradilan yang lebih baik, maka Novel berharap kasusnya ini bisa diinvestigasi kembali oleh Jokowi.

"Saya yakin beliau akan turun untuk melihat fakta itu dan menginvestigasi. Idealnya begitu, saya tak yakin presiden abai dengan fakta ini, yang hal itu itu akan menunjukan potret kerja presiden sendiri yang tak baik," kata Novel.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi KPK novel baswedan

Sumber : Tempo

Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top