Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi buruh mengusulkan pembentukan tim teknis yang melibatkan sejumlah pihak termasuk asosiasi dan pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja.
Hal ini diungkap dalam pertemuan Menko Polhukam Mahfud MD bersama asosiasi di kantornya, Rabu (10/6/2020).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Andi Gani Nena Wea berharap pemerintah, pengusaha dan serikut buruh bisa duduk bersama untuk membahas mengenai masalah ketenagakerjaan agar terbentuk kesepahaman bersama.
“Kami berharap agar bisa dibentuk tim teknis segera, tim teknis yang isinya tripartif, ada serikat buruh, ada Kadin dan juga ada pemerintah yang duduk bersama dan bicara bersama," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers.
Pemerintah pusat pada Rabu, 10 Juni 2020 mengundang para pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh untuk berdialog dalam rangka menghimpun masukan terkait RUU Cipta Kerja.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Menko Polhukam ini dihadiri oleh para tokoh serikat pekerja, antara lain, Andi Gena Nuna Wea presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Saiq Iqbal ketua KSPI Elly Rosita ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan beberapa toloh serikat pekerja lainnya.
Baca Juga
Dari pihak pemerintah selain Menko Polhukam Mahfud MD sebagai tuan rumah, hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.
“Pertemuan ini agar kita bisa saling bertukar pikiran mengenai Omnibuslaw tenaga kerja. Dengan keyakinan bahwa dengan pikiran yang sama untuk dapat meningkatkan martabat dan kesejahteraan tenaga kerja," ujar Mahfud.
Menko Perekonomian menambahkan bahwa Pemerintah telah mengambil langkah langkah penting dalam kesehatan. Karena kesehatan menjadi pusat isu dari pandemik yang berdampak sangat luas bagi pekerja.
“Jadi dua hal yang ingin diselesaikan pemerintah yaitu memutus mata rantai dari pandemik itu sendiri dan memutus mata rantai dari dampak PHK. Ini memerlukan kerjasama yang erat dengan serikat pekerja," tuturnya.
Pada pertemuan ini, para pimpinan organisasi buruh mengapresiasi inisiatif pemerintah untuk berdialog. Meski begitu, mereka berharap agar pembahasan dilakukan secara intens dan detail, agar masukan buruh pada RUU Cipta Kerja sungguh-sungguh bisa terpenuhi.
“Kami sangat mengapresiasi bahwa respon pemerintah sangat baik. Tantangan kedepan adalah perubahan pola hubungan kerja dan ternyata ini terjadi saat pandemi” Ujar Said Iqbal.
Agar semua serikat pekerja terwakili dalam menyampaikan masukan, Kemenko Polhukam mengadakan dua sesi dialog, yakni sesi siang dan malam. Sesi siang dihadiri oleh sembilan rganisasi atau serikat pekerja, malam harinya melibatkan tujuh serikat pekerja dan buruh.
Dialog hari ini adalah pertemuan ketiga yang diinisiasi oleh Menko Polhukam terkait upaya menghimpun masukan para pekerja dan buruh tentang RUU Cipta Kerja. Sebelumnya, pada bulan Maret dan April lalu sudah dilakukan pertemuan dengan perwakilan serikat pekerja dengan jumlah yang masih terbatas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
