Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPR: Pilkada Serentak Akan Terapkan Protokol Sangat Ketat

Ketua Komisi II DPR Ahmad Dolly Kurnia mengatakan tahapan proses Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang akan menerapkan aturan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hal itu dilakukan karena akhir penyebaran wabah Covid-19 belum bisa diperkirakan.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 28 Mei 2020  |  13:31 WIB
Ilustrasi/Petugas menyusun kotak suara
Ilustrasi/Petugas menyusun kotak suara

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Dolly Kurnia mengatakan tahapan proses Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang akan menerapkan aturan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hal itu dilakukan karena akhir penyebaran wabah Covid-19 belum bisa diperkirakan.

Menurut Dolly, potensi terjadi kerumunan masyarakat masih besar sehingga bisa membuat kondisi penyebaran wabah itu bertambah buruk. Apalagi, katanya, hampir setiap tahapan menuntut pertemuan antarmanusia atau melibatkan massa.

“Jadi harus ada modifikasi untuk kondisi tersebut. Tahapan lanjutan Pilkada dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19," katanya, Kamis (28/5/2020).

Persyaratan itu juga berlaku dan bersifat menyesuaikan kalau nantinya Indonesia memasuki fase kenormalan baru dalam penyebaran pandemi global tersebut.

Dolly juga mengatakan bahwa pelaksana pemilihan umum akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

Sebelumnya Komisi II DPR bersama Pemerintah menyetujui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja Komisi II DPR (dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Dolly menyatakan tidak ada yang tahu kapan pandemi virus akan berakhir. Sedangkan di waktu bersamaan segala agenda nasional harus kembali dilanjutkan. Karena itulah diperlukan saran, usulan serta dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Selain itu, kata Dolly, Komisi II DPR juga meminta agar KPU, Bawaslu, dan DKPP dapat mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada.

Anggaran yang lebih terperinci untuk selanjutnya dibahas oleh Pemerintah dan DPR.

Sebelumnya sempat banyak permintaan agar Pilkada ditunda hingga 2021 karena khawatir Wabah Covid-19 belum akan berakhir pada akhir tahun ini mengingat adanya ancaman gelombang kedua penyebarannya.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. Wilayah Itu meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, Pilkada terpaksa diundur.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilkada Serentak Pilkada 2020
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top