Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Anies Khawatir PSBB Tahap Tiga Tidak Optimal  

Penerapan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap ketiga di DKI Jakarta bebarengan dengan arus mudik dan arus balik Lebaran 2020.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 25 Mei 2020  |  17:25 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan situasi virus corona di DKI Jakarta, Jumat (13/3/2020). JIBI - Bisnis/Aziz Rahardyan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan situasi virus corona di DKI Jakarta, Jumat (13/3/2020). JIBI - Bisnis/Aziz Rahardyan

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkhawatirkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap tiga tidak dapat terealisasi secara optimal.

Pasalnya, pelaksanaan PSBB tahap ketiga yang rencananya akan berakhir pada 4 Juni 2020 tersebut berlangsung bersama dengan arus mudik dan arus balik Lebaran 2020.

“Sekarang kita berhadapan dengan situasi yang cukup unik di masa akhir penerapan PSBB bersamaan dengan musim mudik dan arus balik,” kata Anies saat memberi keterangan pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, pada Senin (25/5/2020).

Dengan demikian, menurut Anies, ada potensi masyarakat untuk kembali memperpanjang atau seakan-akan mengulang penerapan PSBB pada tahap pertama, kedua dan ketiga.

“Oleh karena itu Pemprov DKI Jakarta membuat ketentuan bahwa semua orang yang akan bepergian harus mendapat izin dan yang boleh bepergian adalah orang-orang yang bekerja di 11 sektor yang telah diizinkan,” kata dia.

Sebagai upaya menekan penyebaran virus corona, Anies menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Sesuai aturan ini, hanya masyarakat yang berkegiatan di sektor yang mendapatkan pengecualian dalam PSBB saja yang bisa mendapat izin keluar-masuk Jakarta.

"Seluruh penduduk di DKI Jakarta tidak boleh bepergian keluar, kecuali yang di sektor yang diizinkan. Selain [sektor] itu, tidak bisa mengurus izin," ujarnya.

Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) dapat diurus secara daring di laman corona.jakarta.go.id, yang telah menyediakan formulir pengisian. Beberapa persyaratan yang harus dilampirkan adalah surat keterangan terkait pekerjaan, surat keterangan dari RT dan RW setempat, serta bukti-bukti kegiatan yang akan dilakukan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta anies baswedan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Yustinus Andri DP
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top