Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Jepang mencabut status darurat untuk Osaka pada hari ini, Kamis (21/5/2020), meskipun tetap mempertahankan kebijakan pembatasan untuk Tokyo karena masih ada penambahan kasus di atas ambang batas pemerintah.
Dilansir Bloomberg, Kamis (21/5/2020), Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura mengatakan sudah saatnya mengangkat kebijakan pembatasan untuk Osaka dan dua prefektur lain yang berdekatan. Namun, hal ini tidak berlaku untuk Tokyo.
Perdana Menteri Shinzo Abe diperkirakan akan meresmikan keputusan itu setelah mendengar laporan dari panel penasehat pemerintah. Namun, deklarasi darurat akan tetap berlaku untuk Tokyo dan prefektur di sekitarnya, serta pulau utara Hokkaido.
Sementara itu, Jepang telah melihat penurunan yang stabil dalam infeksi baru yang dikonfirmasi selama beberapa minggu terakhir. Jumlah keseluruhan kasus dan kematian berada di antara yang terendah di antara negara-negara demokrasi terkemuka Kelompok Tujuh (G7).
Abe minggu lalu mengangkat keadaan darurat untuk 39 dari 47 prefektur di negara itu. Sisa prefektur yang masih dalam status darurat akan segera dilakukan hal serupa.
Mengangkat keadaan darurat akan membantu membuka kembali ekonomi yang tenggelam kuartal terakhir ke dalam resesi. Abe mengatakan pekan lalu bahwa pemerintah sedang menyiapkan anggaran tambahan kedua untuk membantu masyarakat dan bisnis yang terpukul karena pandemi.
Baca Juga
Paket tersebut termasuk bantuan untuk sewa dan meningkatkan subsidi maksimum untuk pekerja cuti hingga 15.000 yen (US$140) per hari.
Masalah bagi ekonomi terbesar ketiga di dunia itu kemungkinan akan semakin dalam karena rumah tangga membatasi pengeluaran untuk kebutuhan pokok dan perusahaan mengurangi investasi, produksi dan mempekerjakan untuk tetap bertahan.
Analis melihat kontraksi 21,5 persen kuartal ini, rekor untuk data resmi sejak 1955.
Tokyo, prefektur tetangga Kanagawa dan Hokkaido, kasus infeksinya sedikit di atas ambang batas pemerintah dari 0,5 kasus baru per 100.000 orang dalam seminggu.
Keadaan darurat, pertama kali dinyatakan di beberapa daerah pada 6 April 2020, memungkinkan pemerintah daerah untuk mememerintah bisnis berhenti beroperasi dan mendesak warga untuk tinggal di rumah, meskipun tidak ada hukuman untuk mereka yang tidak mematuhi.
