Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran bantuan sosial atau bansos dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sudah hampir rampung.
Namun, masih ditemukan data yang tumpang tindih dengan data Pemprov DKI, sehingga masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdata sebagai penerima bantuan.
Data Kementerian Sosial per 4 Mei 2020, bansos presiden telah disalurkan kepada 757.542 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 79,9 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pihak Kemsos dan pihak Pemprov DKI bersinergi dalam pendataan penerima bantuan agar tak terulang kasus serupa pada penyaluran bansos mendatang.
"Perlu sinergi data KPM dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos Presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," terang Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/5/2020).
Sebagai tindak lanjut, Menteri Sosial Juliari Batubara meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera membenahi data usulan baru agar tak terjadi tumpang tindih data untuk tahapan selanjutnya.
Menko PMK meminta pihak Kemensos dan Pemprov DKI memastikan data penyaluran bansos Presiden pada tahap berikutnya lebih tersalurkan secara merata.
"Untuk Pak Mensos dan Pak Gubernur DKI mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos Presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data untuk pembagian gelombang kedua pada pekan ketiga bulan Mei. Mungkin momen ini juga sebagai kesempatan untuk kita memutakhirkan dan melengkapi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," terang Muhadjir.
Setelah menyelesaikan penyaluran bansos Presiden di wilayah DKI Jakarta, pemerintah akan segera menyalurkan bansos Presiden untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Pemerintah akan menyalurkan bansos Presiden di Bodetabek kepada 600.000 KPM.
Sama seperti DKI, penyaluran bansos Presiden di Bodetabek menggunakan data dari DTKS dan data usulan dari Bupati/Wali Kota.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim diminta segera menyerahkan data usulan penerima bansos. Kedua kepala daerah tersebut menyanggupi dan akan segera menyerahkan data usulan.
Menko PMK meminta pihak Kemensos dan kepala daerah terkait melakukan sinkronisasi data.
"Data usulan perlu dilakukan sinkronisasi data dengan bansos lainnya, untuk menghindari bantuan sosial yang tumpang tindih. Kemudian pemenuhan kuota yang telah disediakan agar dapat dipenuhi oleh pemda. Target keluarga penerimanya adalah DTKS dan Non-DTKS dan memenuhi syarat sebagai penerima Bansos," jelasnya.
Selain itu, dalam RTM dibahas program Padat Karya Tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan bertujuan mengurangi pengangguran akibat pandemi Covid-19. Muhadjir meminta kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai salah satu kementerian yang melaksanakan program padat karya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
"Jadi nanti setelah ini kira-kira bisa di-breakdown dengan masing-masing provinsi untuk hal yang lebih teknis. Bisa pula disinkronkan antara program di pemprov," kata Muhadjir.
