Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Presiden Jokowi Minta Penerapan PSBB Dievaluasi

Saat ini kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah diterapkan di 4 provinsi dan 22 kabupaten/kota.
Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan keterangan pers di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden menyatakan telah memerintahkan para menteri untukmengingatkan para pejabat publik dan pihak rumah sakit agar tidak membuka data pasien positif corona serta mengajak masyarakat untuk tidak panik namun tetap waspada dan beraktivitas seperti biasa. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan keterangan pers di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden menyatakan telah memerintahkan para menteri untukmengingatkan para pejabat publik dan pihak rumah sakit agar tidak membuka data pasien positif corona serta mengajak masyarakat untuk tidak panik namun tetap waspada dan beraktivitas seperti biasa. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pelaksanaan penerapan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 dievaluasi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui konferensi jarak jauh dari Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (4/5/2020). 

Adapun, saat ini kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah diterapkan di 4 provinsi dan 22 kabupaten/kota. Beberapa wilayah diantaranya juga telah melewati tahap pertama dan akan memasuki tahap kedua. 

“Ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over dan mana yang masih kendor,” ujar Jokowi. 

Selain meminta agar penerapan PSBB dievaluasi, Presiden Jokowi juga menyampaikan arahan lainnya berkaitan dengan penanganan Covid-19. Setidaknya ada empat hal lainnya yang masih menjadi perhatian Jokowi.

Presiden meminta agar penyebaran Covid-19 di beberapa klaster untuk terus dimonitor agar jangan sampai klaster-klaster tersebut menjadi gelombang kedua penyebaran virus Corona di Indonesia. 

Kemudian, Jokowi mendesak program jaring pengaman sosial (social safety net) berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.

“Saya minta minggu ini semua sudah diterima,” kata Presiden.

Dia meminta mulai dari Menteri Sosial hingga kepala desa turun kelapangan menyisir masyarakat agar bantuan tepat sasaran.

Hal ini juga berguna untuk mencarikan solusi cepat apabila ada warga miskin yang belum mendapatkan bantuan. 

“Terakhir saya minta hotline untuk pengaduan, sehingga apabila menemukan penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat,” kata Jokowi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper