Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Anggota DPR: Kartu Prakerja Diduga Jadi Ladang Proyek

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidawati mendesak pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja. Berdasarkan masukan dari berbagai pihak tentang kondisi riil di lapangan, diduga Kartu Prakerja menjadi ladang proyek dan banyak masalah dalam pelaksanaannya.
Puput Ady Sukarno
Puput Ady Sukarno - Bisnis.com 30 April 2020  |  18:39 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidawati mendesak pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja. Berdasarkan masukan dari berbagai pihak tentang kondisi riil di lapangan, diduga Kartu Prakerja menjadi ladang proyek dan banyak masalah dalam pelaksanaannya. - ANTARA
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidawati mendesak pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja. Berdasarkan masukan dari berbagai pihak tentang kondisi riil di lapangan, diduga Kartu Prakerja menjadi ladang proyek dan banyak masalah dalam pelaksanaannya. - ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidawati mendesak pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja. Berdasarkan masukan dari berbagai pihak tentang kondisi riil di lapangan, diduga Kartu Prakerja menjadi ladang proyek dan banyak masalah dalam pelaksanaannya.

Menurut Mufida, dugaan Kartu Prakerja menjadi ladang proyek menguat karena Ruangguru sebagai mitra penyedia jasa aplikasi dilakukan dengan penunjukan langsung saat seorang pemimpinnya, Belva Syah Devara, masih menjabat Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo.

“Kartu Prakerja sudah bergeser dari tujuan awalnya karena sudah menjadi ladang proyek. Penegak hukum, KPK, dan Kejaksaan bisa melakukan tugas dan fungsinya secara proaktif terhadap semua penyimpangan,” ujarnya, melalui keterangan resmi, Kamis (30/4//2020).

Selain itu, kata Mufida, keanehan lainnya adalah leading sector program Kartu Prakerja yang seharusnya berada di Kementerian Tenaga Kerja dan turun ke pemerintah daerah, kini bergeser pengelolaannya ke Kementerian Koordinator Perekonomian.

“Kita meminta program Prakerja dihentikan dulu. Perbaiki semua sistem dengan lebih jelas, adil, dan transparan,” ungkap Mufida.

Politikus PKS itu menyatakan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga harus mendengar masukan dari banyak pihak yang menyatakan program Kartu Prakerja berantakan dari awal hingga pelaksanaan.

“Kenapa harus dipaksakan melaksanakan program Prakerja? Padahal jadi ladang proyek,” ujar Mufida.

Pengelola pelatihan, kata Mufida, jangan juga memanfaatkan krisis pandemi Covid-19 untuk kepentingan sepihak.

Dalam kondisi banyak masyarakat kehilangan pekerjaan seperti saat ini, yang diperlukan adalah bantuan sosial langsung untuk bertahan di masa krisis, bukan video belajar bertarif ratusan ribu hingga jutaan rupiah yang belum tentu jelas pemanfaatannya.

“Jutaan pekerja kehilangan pekerjaan atau dipotong gajinya karena terdampak Covid-19. Sungguh tak terlihat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan program Kartu Prakerja,” kritik Mufida.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kartu prakerja
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top