Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Komnas HAM: Pandemi Virus Corona Bukan Panggung Politik

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pandemi virus corona (Covid-19) tidak dijadikan sebagai panggung politik bagi para pejabat publik.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 29 April 2020  |  17:00 WIB
Petugas Jaring Pengaman Sosial (JPS) swadaya tingkat desa memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak Covid-19 di Perumahan Candi Asri, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (8/4/2020). Warga setempat secara swadaya melakukan iuran yang hasilnya disumbangkan kepada warga terdampak Covid-19 berupa sembako dan hand sanitizer. - Antara/Anis Efizudin\n
Petugas Jaring Pengaman Sosial (JPS) swadaya tingkat desa memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak Covid-19 di Perumahan Candi Asri, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (8/4/2020). Warga setempat secara swadaya melakukan iuran yang hasilnya disumbangkan kepada warga terdampak Covid-19 berupa sembako dan hand sanitizer. - Antara/Anis Efizudin\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pandemi virus corona (Covid-19) tidak dijadikan sebagai panggung politik bagi para pejabat publik.

Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM Choirul Anam pada Rabu (29/4/2020) terkait dengan kasus pemasangan stiker wajah Bupati Klaten, Sri Mulyani, pada bantuan sosial berupa hand sanitizer yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Menurut Choirul, hal tersebut dinilai tidak etis dan tidak baik. Pasalnya, pemasangan wajah pada bansos yang diberikan kepada masyarakat dapat menjurus pada penyalahgunaan kewenangan.

“Apapun sumber dananya, baik dari APBN, APBD, atau sumber lainnya, tindakan seperti itu [memasang wajah pejabat] akan menimbulkan permasalahan etika politik yang sangat serius,” katanya.

Dia melanjutkan, hal ini juga akan mencederai gerakan solidaritas masyarakat. Hal ini juga ditambah dengan tidak adanya masyarakat atau pejabat publik lain yang melakukan hal serupa saat memberikan bantuan sosial.

Menurut Choirul, seharusnya yang dipasang pada bantuan sosial adalah anjuran-anjuran terkait social distancing atau tetap berada di rumah. Hal tersebut dinilai akan lebih berguna sebagai sarana edukasi masyarakat terkait dengan upaya-upaya pencegahan pandemi virus corona.

“Peristiwa ini semoga menjadi peringatan bagi kita semua, terutama pejabat publik, agar tidak memanfaatkan ruang kesusahan menjadi panggung politik untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan kesehatan," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Klaten Sri Mulyani mendapat sorotan karena terdapat foto dirinya yang menempel di sebuah hand sanitizer bantuan dari Kementerian Sosial. Hal tersebut berujung trending-nya tanda pagar (tagar) #BupatiKlatenMemalukan.

Tak berselang lama, Sri Mulyani menyatakan permohonan maafnya karena terdapat kekeliruan di lapangan. Sri Mulyani menjelaskan, kekeliruan tersebut lantaran bantuan dari Kemensos jumlahnya tak sebanding dengan yang disalurkan Pemkab Klaten.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bansos
Editor : Nurbaiti

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top